Sekda Harus Segera Selesaikan Masalah di Pol PP, Agar Tidak Berdampak Pada Kinerja

Kota Bima, Kahaba.- Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih meminta kepada Sekda Kota Bima, agar bisa mencarikan solusi pada persoalan yang dihadapi di dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima. Jika dibiarkan berlarut – larut, maka akan berdampak pada kinerja dinas dimaksud. (Baca. Kaharuddin Undurkan Diri Dari Kepala Dinas Pol PP dan Damkar)

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih. Foto: Bin

Sebab, hingga saat ini anggaran kegiatan di Dinas Pol PP dan Damkar belum bisa dicairkan karena sejumlah kegiatan sebelumnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. (Baca. Pengadaan Baju dan Topi Linmas di Pol PP, Bermasalah)

“Sekda harus segera masuk dan carikan solusinya,” sarannya, Selasa (18/6).

Jika dibiarkan berlarut – larut seperti ini, maka akan banyak kegiatan di semua bidang dinas tersebut tidak bisa terlaksana dengan baik. Contoh kecil saja, jika terjadi bencana kebakaran, sementara tidak ada anggaran untuk bensin mobil pemadam, apa yang mestinya harus dilakukan. (Baca. Pengadaan Baju dan Topi Linmas di Pol PP, Bermasalah)

“Sepele memang, tapi lihat dampaknya, itu luar biasa,” ujarnya.

Soal anggaran kegiatan sebelumnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, berdampak pada pengunduran diri kepala dinas yang sekarang, Duta PAN itu meminta kepada Inspektorat untuk segera masuk dan melakukan audit dan pembatasan tugas. (Baca. Pengadaan Baju dan Topi Linmas Sesuai Prosedur)

Karena tentu saja, kepala dinas yang saat ini tidak ingin mempertanggungjawbakan penggunaan anggaran yang sebelumnya bermasalah. Maka dari itu, penting bagi OPD terkait untuk melakukan audit.

Menjawab soal pergeseran anggaran, Syamsurih menjelaskan, itu sah – sah saja apabila sudah disetujui oleh Walikota Bima dan sekda selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tapi akan menjadi masalah, jika hasil pergeseran itu justru tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berdampak pada penganggaran kegiatan berikutnya.

“Maka dair itu, penting saya kira agar Sekda bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bisa perlu memanggil Kepala Dinas Pol PP dan Damkar yang saat ini, kemudian yang sebelumnya beserta tim TAPD dan Inspektorat, untuk membahas dan menyelesaikannya,” tukasnya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *