Kaharuddin Pensiun, Sekda Ditunjuk Plt Kepala Dinas Pol PP dan Damkar

Kota Bima, Kahaba.- Setelah mengundurkan diri dari Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima pada tanggal 12 Juni lalu. Keinginan Kaharuddin memimpin dinas itu ditindaklanjuti tim Baperjakat dan mendapat persetujuan dari Walikota Bima.

Sekda Kota Bima saat menyapaikan Jjwaban terhadap pandangan umum Fraksi DPRD Kota Bima tentang Raperda Kota Bima. Foto: Ist

Sekda Kota Bima H Mukhtar Landa mengungkapkan, berdasarkan hasil keputusan tim Baperjakat, akhirnya menyetujui pengunduran diri yang bersangkutan, setelah melalui beberapa pertimbangan dan kebijakan.

“Kaharuddin resmi pensiun sejak Kamis tanggal 27 Juni 2019, dan mulai hari ini pejabat sementara yang ditunjuk saya untuk menahkodai Dinas Pol PP dan Damkar,” ujarnya, Jumat (28/6).

Mukhtar menjelaskan, sebelum surat pengunduran diri tersebut disetujui. Terlebih dahulu Walikota Bima HM Lutfi menginstruksikan tim Baperjakat untuk memanggil dan menyarankan Kaharudin untuk memikirkan kembali keputusan itu.

Karena, pengunduran diri Kaharuddin sangat berisiko. Sebab, yang pensiun pada usia 60 tahun itu pejabat eselon II. Jika Kaharuddin undur diri jadi staf, maka setelah keluar SK Walikota langsung pensiun. Namun jika bertahan pada jabatan eselon II, maka Kaharudin akan pensiun pada Desember 2019 mendatang.

“Itu masukan dari tim Baperjakat, sebagai bahan pertimbangan untuk mencabu surat pengunduran diri,” bebernya.

Hanya saja kata mantan kepala BKPSDM itu, Kaharuddin tetap pada pendiriannya yaitu mengundurkan diri menjadi Kepala Dinas Pol PP dan Damkar dan atas kedasarannya sendiri.

“Karena yang bersangkutan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun untuk mengudurkan diri, maka kami langsung meneruskan prosesnya. Sehingga Kaharuddin resmi dinyatakan pensiun kemarin,” pungkasnya.

*Kahaba-04

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Fino

    Ingat masalah korupsi di pol PP yg utama bukan pergantian pimpinan ini awal dari keburukan pengelolaan pemerintahan yg tidak becus…. Perubahan yg di gaungkan hanya sebuah kebusukan dan ke bodohan dari pemimpin yang tidak paham aturan… Hancur lah impian kota Bima yg sedah lama berdiri..

  2. Sandi

    Ingat persoalan besar di pol PP adalah ranah jaksa dan polisi… Disana banyak hal yg terjadi terutama belanja diluar dari dpa.. waktu acara hari jadi pol PP… Yg paling parah adalah pol PP mengunakan Belanda (TU) tambah uang itu memiliki batas waktu 1 bln tetapi sampai 2 bln blm bisa spj… Apa ini yg di katakan pemerintahan yg baik dan benar

  3. Penjilat

    Blm lagi persoalan pengadaan barang yang tidak tau kemana rimbax… Ayo manta bendahara kamu bernyanyi soal pengadaan siapa aja yg pernah ambil uang..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *