Kota Bima, Kahaba.- Aparat penegak hukum akhirnya melirik dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2019 di Dinas Pol dan Damkar Kota Bima. Saat pun, Polda NTB sudah memegang semua data permasalahan di dinas tersebut. (Baca. Keringat Sudah Kering, Honor Upacara HUT Pol PP Belum Dibayar, Kemana Anggaran Rp 900 Juta?)
Kasat Reskrim Polres Bima Kota IPTU Hilmi Manossoh Prayoga saat dihubungi media ini mengakui, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Polda NTB. Ternyata data – data soal penyalahgunaan anggaran di Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima sudah ada di Tipikor Polda NTB. (Baca. Pengadaan Baju dan Topi Linmas di Pol PP, Bermasalah)
“Sudah ada semua data-datanya di Polda. Tinggal nanti kita koordinasi dengan Tipikor Polda, apakah sudah diterbitkan surat perintah pemeriksaan atau belum,” ujar Hilmi, Senin (1/7). (Baca. Pengadaan Baju dan Topi Linmas Sesuai Prosedur)
Diakuinya, karena persoalan itu ditangani Polda, dan apabila surat perintah pemeriksaan sudah keluar. Maka persoalan itu tidak bisa ditangani Polres Bima Kota. (Baca. Kaharuddin Undurkan Diri Dari Kepala Dinas Pol PP dan Damkar)
“Kalau misalnya kita tangani, kemudian Polda NTB juga tangani, kan tidak bisa. Jadi kalau surat perintah sudah keluar dari Polda NTB, jadi itu urusan Polda,” terangnya. (Baca. Inspektorat Dalami Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Pol PP, Kalau Ada Kerugian Harus Dikembalikan)
Persoalan ini pun tambah Hilmi tetap akan menjadi atensi serius aparat penegak hukum. Karena dugaan penyalahgunaan anggarna itu tidak sedikit. (Baca. Sekda Harus Segera Selesaikan Masalah di Pol PP, Agar Tidak Berdampak Pada Kinerja)
“Itu kalau tidak salah anggaran yang disalahgunakan sebesar Rp 200 lebih juta,” tuturnya.
*Kahaba-01
