2 Pejabat Jadi Tersangka, Pemkot Akan Beri Pendampingan Hukum

Kota Bima, Kahaba.- Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan angkat bicara soal 2 mantan Kepala Dikbud Kota Bima, masing-masing AY dan SR, yang ditetapkan tersangka. Dirinya pun menyampaikan keprihatinannya, karena 2 pejabat itu terseret kasus pembayaran gaji oknum ASN, SE yang telah divonis bersalah dan dipenjara. (Baca. 2 Mantan Kadis Dikbud Kota Bima Ditetapkan Tersangka)

Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan. Foto: Bin

Saat menghadiri acara Monev Penyerapan APBD Triwulan II di aula Kantor Pemkot Bima, Rabu (10/7), Feri mengungkapkan jika akhir-akhir ini dihantui dengan permasalahan-permasalahan hukum yang siap menjerat ASN Kota Bima. (Baca. Tersangka Kasus Pembayaran Gaji, Mantan Kadis Dikbud Diperiksa 10 Jam)

Menurut dia, kedua pejabat yang saat ini menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Statistik itu tidak pantas menyandang kasus tersangka. Untuk itu, selaku pimpinan daerah tentu merasa bertanggungjawab.

“Pemerintah tidak boleh melepaskan kedua ASN begitu saja. Karena kita kolektif dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan,” jelasnya.

Sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Kota Bima, Feri mengaku sudah melaksanakan rakor dengan asisten dan staf ahli, untuk menyikapi status tersangka kedua ASN dimaksud.

“Pemkot Bima tentu akan memberikan pendampingan hukum kedua pejabat itu. Ini resikonya besar. Bukan hanya dipecat secara tidak terhormat, tetapi ada sanksi moral,” ungkapnya.

Belajar dari pengalaman itu, Wakil Walikota Bima meminta kepada kepala OPD dan jajaran untuk bekerja dengan teliti. Jangan keluar dari rel, meski pun diperintah oleh pimpinan.

“Tetap taat pada regulasi yang ada, agar tidak seperti ini,” tegasnya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Munir Husen

    Setuju kita pak Wakil Wali Kota masyarakat akan respek dengan menyiapkan bantuan hukum kepada ASN yang diduga melanggar hukum. Salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada ASN. semoga dihari-hari yang akan datang di Kota Bima tidak ada lagi kasus yang terjadi.

  2. Sahabat yogi

    Kata siapa tidak masalah… Mutasi aja udah masalah mas Husen.. yg benar semoga pemkot bima tidak cepat melebur kembali klo kita melihat persoalan yg ada ini… Orang malasay pol PP nyata jelas adanya. Blm lagi dana kelurahan.. blm lagi soal bansos KNPI.. blm lagi soal hp RT/RW… Blm lagi soal yg lain apa itu bukan kasus Pemkot Bima yg sekarang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *