Kabupaten Bima, Kahaba.- Kasus dugaan korupsi Dana Desa mulai Tahun 2015 hingga Tahun 2019 oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Woro Kecamatan Madapangga akan dilaporkan ke Tipikor Polres Kabupaten Bima, Kejari Bima hingga ke KPK oleh sekelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Woro Bersatu (APMWB).
Korlap APMWB Firdaus mengatakatan, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data tambahan yang lebih valid untuk melengkapi data-data yang sebelumnya.
“Dalam waktu dekat kami akan laporkan, saat ini sedang kumpulkan alat bukti lain,” ujarnya saat aksi, Selasa (23/7).
Untuk mengusut dugaan korupsi Dana Desa Woro kata dia, juga sudah ada warga yang siap menjadi saksi. Bahkan saat ini pihaknya juga sedang meminta petunjuk hukum dari sejumlah pihak.
Ia menjelaskan, persiapan yang matang perlu dilakukan sebelum melaporkan kasus tersebut. Pasalnya, ia tidak ingin upaya hukum tersebut sia-sia dan mandek di tengah jalan tanpa membuahkan hasil.
“Kita ingin laporan nanti diusut sampai tuntas. Harus jelas konsekuensi hukumnya,” jelas Firdaus.
Dibeberkanbya, sebelum ini pihaknya telah melayangkan surat kepada Pemdes setempat agar memperlihatkan RPJMDes, RAPBDes, ADD, laporan pertanggungjawaban Tahun 2018 dan lain-lain. Namun Pemdes bersikukuh tidak ingin memperlihatkan semua data tersebut.
Warga lain, Muhammad Sarijon juga sepakat dengan Firdaus. Sikap apatis dan tertutupnya Pemdes terkait soal informasi membuat dugaan korupsi tersebut kuat, sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan kembali menggela aksi demonstrasi.
Sementara itu, Sekdes dan Bendahara Woro yang hendak dikonfirmasi tidak ada di kantor desa setempat karena berada di Bima.
“Sekdes dan Bendahara sudah ke Kota Bima,” sebut salah satu staf desa setempat yang enggan disebutkan namanya.
*Kahaba-10
