Kota Bima, Kahaba.- Pernyataan Walikota Bima HM Lutfi yang menginginkan Pansus Amahami bisa dibuka kembali pada periode Anggota DPRD Kota Bima berikutnya, mengundang reaksi anggota Pansus Amahami Nazamuddin. (Baca. FKPD Tinjau Kawasan Sengketa Amahami, Walikota: Kembalikan ke Negara)
Menurut dia, pernyataan Walikota Bima tersebut keliru dan terlalu jauh mengintervensi kerja Pansus Amahami, yang saat ini bekerja dan menyelesaikan persoalan sengekata lahan di kawasan dimaksud.
“Ada pernyataan Walikota, jika Pansus ini merekomendasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, maka akan dibuka kembali Pansus Amahami periode anggota dewan berikutnya. Itu keliru,” tegasnya saat menghubungi media ini, Kamis (25/7).
Kata Duta PKPI itu, sesungguhnya Pansus Amahami tidak bekerja berdasarkan keinginan pemerintah. Tetapi bekerja sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Bahkan Pansus merupakan ruang dan hak anggota DPRD Kota Bima.
“Pernyataan pak wali itu keliru, 2 lembaga penyelenggara pemerintah daerah ini adalah eksekutif dan legislatif. Semua memiliki hak dan kewenangannya masing-masing,” ungkapnya.
Nazamuddin menjelaskan, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus Amahami nanti tentu akan merujuk pada regulasi, dan semua itu akan dipertimbangkan dari sisi kenyamanan, stabilitas daerah, sisi keuntungannya bagi negara dan dari sisi kerugian yang harus berdampak pada masyarakat.
“Semua itu juga harus dipikirkan. Jadi saya berharap Walikota Bima tidak terlalu jauh mengintervensi. Karena pernyataan Walikota itu sama dengan intervensi lembaga DPRD,” kritiknya.
*Kahaba-01
