Kabar Bima

Dinas Dikbudpora dan TP4D Sosialisasi Penggunaan Dana BOP

178
×

Dinas Dikbudpora dan TP4D Sosialisasi Penggunaan Dana BOP

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima gelar pembinaan dan sosialisasi tim Pengawal, Pengaman Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D), dalam rangka penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOP) PAUD dan Dikmas Tahun Anggaran 2019, di Gedung Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Bima, Senin (5/8).

Dinas Dikbudpora dan TP4D Sosialisasi Penggunaan Dana BOP - Kabar Harian Bima
Sosialisasi penggunaan Dana BOP. Foto: Hardi

Kabid Pendidikan Non Fornal dan Informal (PNFI) Dinas Dikbudpora Chairunas menyatakan, kegiatan ini merupakan upaya awal yang dilakukan untuk memberi pembinaan serta sosialisasi tentang penggunaan anggaran PAUD dengan baik.

Dinas Dikbudpora dan TP4D Sosialisasi Penggunaan Dana BOP - Kabar Harian Bima

“Yang menjadi penekanan kami adalah penggunaan anggaran itu sendiri. Sebab semua sudah jelas di dalam juknis yakni minimal 50 persen untuk pembelajaran, 30 persen ATK, dan 20 persen untuk bahan pembelajaran guru,” ucapnya.

Kata Chairunas, PAUD di Kabupaten Bima mendapat anggaran sebesar Rp12.239.000 Miliar untuk 562 PAUD yang sudah terdapodik, diverifikasi dan telah divalidasi dapodiknya dari 716 PAUD yang ada.

Pembinaan dan sosialisasi kali ini hanya melibatkan peserta dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Sape, Lambu, Wawo, Wera, Ambalawi, dan Lambitu. Sementara untuk kecamatan yang lain, nanti ditahap berikutnya akan diselesaikan secara total untuk 18 kecamatan.

“Akan ada pembinaan tahap berikut, namun belum kami tetapkan waktunya,” jelasnya.

Sementara itu, Chairunas juga mengungkapkan bahwa ada beberapa PAUD yang sama sekali tidak mendapatkan dapodik karena verifikasi dan validasi dapodiknya belum terdaftar.

“Kalau 4 semester berturut-turut tidak mendapat dapodik, maka akan dilakukan pencabutan izin operasional,” tegasnya.

Selain itu, kepala desa sebagai embrio lahirnya Dikmas Desa, akan memberikan SK kepada pemilik PAUD Dikmas. Jika telah layak untuk dibangun PAUD Dikmas.

“Kami kemudian akan melakukan verifikasi lapangan dengan pemilik PAUD Dikmas sehingga keluar rekomendasi dari PUPT sehingga bisa dibuat ijin operasional,” bebernya.

Ia juga berharap semoga dengan penetapan tahapan anggaran ini, rekan-rekan dari PAUD tetap berpedoman pada juknis yang ada.

*Kahaba-07