Kota Bima, Kahaba.- Warga Kelurahan Melayu memanfaatkan momen reses anggota DPRD Kota Bima Dapil Kecamatan Asakota, Kamis (8/8), untuk menyampaikan keluh kesah soal sampah dan ternak berkeliaran.
Seperti yang diungkapkan oleh warga Melayu, Zaenab. Dirinya dan warga setempat dibuat pusing dengan kotoran ternak yang berserakan di jalan raya. Saban hari ternak warga dilepas begitu saja dan memenuhi ruas jalan.
“Tidak pernah dikadangin apa, kita ini setiap hari harus merasakan kotoran sapi di sepanjang jalan,” keluhnya.
Zaenab pun meminta kepada pemerintah agar aturan yang dibuat untuk ternak liar bisa dilaksanakan dengan maksimal. Tidak saja membuat lalu tidak menegakan dengan baik. Sebab, maslaah ternak liar saat di Kelurahan Melayu sudah sangat memperihatinkan.
Selain itu, dirinya juga mengeluhkan soal sampah. Tidak adanya bak sampah yang disiapkan oleh pemerintah, memudahkan warga untuk membuang samph sembarang tempat. Padahal itu merupakan biang penyakit.
“Kita mau masalah sampah di Kelurahan Melayu diperhatikan serius pak dewan,” pintanya.
Ungkapan kekesalan Zaenab soal sampah dan ternak liar juga diperkuat oleh Lurah Melayu Kamrin. Menurut dia, sapi di Melayu mulai berkeliaran di pagi hari, kemudian ke pasar dan sore harinya pulang ke rumah pemilik.
“Ini terjadi setiap hari. Tentu saja ternak berkeliaran menjadi pemandangan yang tidak elok dipandang,” tuturnya.
Paling tidak sambung lurah, Perda mengenai ternak liar yang dibuat oleh Legislatif juga harus memaksimalkan penegakan pada sanksinya. Agar ada efek jera bagi pemilik ternak.
Selain 2 masalah tersebut, sejumlah warga lain juga menyampaikan beragam aspirasi. Seperti perbaikan drainase, perbaikan dan perluasan gang yang masih sempit. Sehingga kendaraan seperti ambulance dan pemadam kebakaran bisa masuk.
Menjawab sejumlah aspirasi itu, anggota DPRD Kota Bima Khalid Bin Walid mengaku, masalah sampah sudah menjadi atensi khusus pemerintah daerah. Hanya saja saat ini masih terkendala armada.
“Pemerintah akan mengupayakan agar perbanyak armada untuk mengurus sampah,” katanya.
Soal aspirasi perbaikan drainase dan pelebarang gang, Walid memastikan akan terus perjuangkan di lembaga legislatif. Hanya saja, tetap harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah daerah.
Di tempat yang sama anggota dewan yang lain M Nor menjelaskan, soal Perda ternak bukan kewajiban legislatif untuk menegakanya. Pemerintah eksekutif melalui Pol PP harus bekerja untuk menertibkan ternak liar.
“Di dalam perda itu sudah tertuang semua, demikian juga sanksi. Tapi demikian, masyarakat kita yang memiliki ternak belum sepenuhnya sadar untuk mengkadangkan ternak,” ungkapnya.
*Kahaba-01
