oleh

Kritik Pemerintah, Armansyah: Rp 12,5 Miliar Itu Anggaran Politis

-Kabar Bima-1 kali dibaca

Kota Bima, Kahaba.- Masyarakat hingga saat ini belum menerima bantuan anggaran dari Pemerintah Kota Bima sebesar Rp 12,5 miliar. Anggaran yang sudah masuk dalam APBD 2019 itu rencananya untuk pertumbuhan wirusaha di Kota Bima.

H Armansyah, Anggota DPRD Kota Bima. Foto: Bin

H Armansyah, anggota DPRD Kota Bima pun mengeritik pemerintah yang dinilai seperti setengah hati mengucurkan anggaran itu. Padahal uang tersebut ditetapkan pada akhir tahun 2018, tapi memasuki penghujung tahun 2019, belum juga dikelola penerima manfaat untuk membangun atau menambah modal usaha. (Baca. Pemerintah Dinilai Setengah Hati, Dana Rp 12,5 Miliar Belum Juga Dikucurkan)

Ia pun menilai, bantuan pemerintah itu bersifat politis. Hanya berupa ucapan terimakasih kepada pendukung yang membantu saat kampanye, kemudian dikemas dalam bentuk program.

“Anggaran politis itu, bagi-bagi begitu saja untuk masyarakat. Ya, semacam untuk ucapan terimakasih,” sorotnya, Selasa (27/8). (Baca. Malik: Pemerintah Tidak Setengah Hati Kucurkan Dana Rp 12,5 Miliar)

Duta PKS itu berani menyampaikan demikian, karena melihat hingga saat ini belum ada realisasinya. SK untuk kelompok masyarakat (Pokmas) pun belum ditandatangani oleh Walikota Bima. Lantas kapan anggaran itu bisa dikelola untuk merangsang pertumbuhan usaha masyarakat. (Baca. Soal Dana Rp 12,5 Miliar, Muhidin: SK Pendamping Belum Ditandatangan Walikota Bima)

Pada waktu ini saja sambung Armansyah, realisasi anggaran pada APBD tahun 2019 belum signifikan, atau baru sekitar 30 persen. Termasuk Rp 12,5 miliar, masih tertahan dan belum bisa dimanfaatkan. Sementara saat sekarang pemerintah mulai disibukan dengan pembahasan APBD Perubahan.

“Mestinya pemerintah harus cepat bergerak, terutama untuk Rp 12,5 miliar. Kasihan masyarakat yang kadung diiming-iming untuk bisa terbantu dengan anggaran itu. Makanya saya melihat, jika anggaran tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik, ini kelemahan, gagal pemerintah ini,” tegasnya.

Menurut dia, anggaran sebanyak itu juga rencana pemerintah untuk menciptakan 10 ribu wirausaha baru. Lantas pertanyaannya, apakah pemerintah benar – benar sudah siap untuk keinginan itu.

Jika anggaran dimaksud sudah diterima penerima manfaat dan memanfaatkan pada porsi yang sebenarnya. Seperti mendirikan usaha dan penambahan modal usaha. Tentu ada langkah-langkah pemerintah untuk memikirkan kelangsungan usaha ini. Dinas terkait atau tim yang dibentuk perlu menyiapkan perangkat dan regulasi, terutama mengontrol dan melindungi hasil usaha masyarakat itu.

Beri contoh saja ketika nanti anggaran ini efektif, dan menghasilkan 10 ribu usaha baru. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap hasil usaha masyarakat yang sudah sangat banyak. Karena hukum ekonomi, permintaan dan penawaran sudah jelas, apabila hasilnya banyak pasti harga akan rendah.

“Ketika hasil usaha masyarakat ini banyak, kemana hasil-hasil ini mau dibawa oleh pengusaha, pemerintah punya pasar tidak. Sementara persaingan usaha ini sangat kompetitif,” paparnya.

Kemudian jika bantuan itu justru tidak tepat sasaran sambung Armansyah, masyarakat penerima manfaat justru tidak mampu mengelolanya dengan baik. Uang yang diberi untuk membangun usaha, atau modal tidak berjalan dengan baik. Tentu semakin menegaskan pernyataannya jika itu bantuan politis.

“Saya sudah bilang dari awal, ketika Rp 12,5 miliar ini hanya untuk kepentingan politik, maka sasarannya ini pasti tidak tepat. Tidak ada manfaatnya uang itu,” terangnya.

Untuk itu ia menyarankan kepada pemerintah, agar merealisasikan bantuan itu secepatnya. Kemudian masyarakat yang menerima bantuan harus benar – benar diseleksi. Apakah betul memiliki usaha, kemudian dipastikan kelompok masyarakat itu mau berusaha.

“Jangan sampai program ini seperti tiba masa tiba akal. Tidak ada perencaan dan sistem yang baik, tidak ada pengawasan yang melekat, bantuan itu pun pecuma dan tidak tepat sasaran,” kritiknya.

*Kahaba-01

Komentar

Kabar Terbaru