PKBM Ribut di Kantor Dinas Dikbud, Tanyakan Pencairan BOP Kesetaraan

Kota Bima, Kahaba.- Sejumlah PKBM yang akan mendapatkan dana BOP Kesataraan ribut-ribut di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbu)d, Selasa (17/9). Mereka menuntut agar anggaran tersebut segera dicairkan.

Suasana di ruang Kepala Dinas Dikbud saat memanggil sejumlah PKBM usa ribut di Ruangan Kabid PNF. Foto: Eric

Kepala PKBM Terumbu Karang Hartati mengatakan, kedatangan mereka di Dinas Dikbud Kota Bima untuk menanyakan kapan realisasi dana BOP Kesetaraan. Padahal proposal sudah dimasukan sejak bulan Januari lalu, namun hingga kini belum ada proses.

“Proposal kami tidur di dinas, bahkan kata Kabid disimpan di rumah,” ungkapnya.

Kata Hartati, dari proposal yang telah diajukan, semua persyaratan telah lengkap, hanya tinggal proses pencairan. Lantas apa masalahnya sehingga belum bisa dicairkan.

Karena sudah lama, Kabid PNF yang saat itu ada di ruangan kantor langsung dikejar. Namun justeru melarikan diri, dan tidak berani menemui.

“Kami kejar hanya ingin tahu, apa kendala sehingga dana ini belum cair,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala PKBM Syahra didampingi Kepala PKBM Sukma Jaya Sukahar, kehadiran di Dinas Dikbud juga ingin menanyakan sampai kapan harus menunggu pencairan dana dimaksud, karena semua bahan telah dilengkapi. Padahal mereka sudah datang berkali-kali. Sementara itu Kepala Dinas Dikbud Kota Bima H Syamsuddin yang dimintai tanggapan menjelaskan, hasil koordinasi dengan Kabid PNF masih dalam proses.

“Data siswa dari PKBM yang mendapatkan dana BOP Kesetaraan ini masih dalam proses, sehingga membutuhkan waktu. Jadi tidak ada niat untuk tidak mencairkan. Apabila persyaratan lengkap maka akan dicairkan,” tegasnya.

Sedangian Kabid PNF Abdul Hafid menjelaskan, masih belum cair anggaran tersebut karena dalam proses validasi data faktual dan cek lapangan.

“Bagaiman dinas akan melanjutkan proses pencaiaran dana, sedangkan kami belum turun cek lapangan,” terangnya.

Hafid menambahkan, validasi tersebut berupa data by name by adres. Artinya ingin cek langsung di lapangan, apa nama dan alamat siswa sesuai dengan data dalam proposal.

Hasil koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Dukcapil Kota Bima, ada sejumlah nama siswa yang akan diberikan dana bantuan ini tidak sesuai dan terbaca oleh sistem. Tapi ini baru awal, sehingga akan dilakukan kroscek ulang.

“Apabila tahapan validasi ini rampung dan sesuai fakta, tentu kami akan dicairkan anggaran itu,” imbuhnya.

*Kahaba-04

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *