oleh

Anak STM Bima dan Mahasiswa Aksi Depan Dinas Pertanian, Tuntut Kesejahteraan Petani

-Kabar Bima-23 kali dibaca

Kabupaten Bima, Kahaba.- Aksi demonstrasi pagi tadi, Kamis (26/9) di depan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bima terpotret berbeda. Sebab, unjuk rasa kali ini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tapi juga diikuti oleh sejumlah pelajar dari SMKN 2 Kota Bima (STM). Massa menuntut agar kesejahteraan petani se-Kabupaten Bima diperhatikan.

Pelajar STM dan mahasiswa saat aksi di depan Kantor Dinas Pertanian. Foto: Deno

Aksi tersebut menutup jalan Soekarno-Hatta Kota Bima dan mengganggu aktivitas penggunaan jalan. Terlihat beberapa pelajar STM yang bergabung dengan mahasiswa dengan organisasi IMS-SB, LSIP dan IPMR yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa dan Rakyat Tani Menggugat (PMRTM).

Irfan, salah seorang siswa STM menyampaikan, mereka ikut serta dalam aksi tersebut sebagai bentuk panggilan moral untuk menjunjung tinggi nilai keadilan di negeri ini. Kabupaten Bima merupakan daerah pertanian dan hidup dari hasil pertanian, maka pemerintah harus peka terhadap kondisi petani yang selalu jadi korban akibat sitem yang tidak berpihak.

“Kami juga anak petani, kami juga merasakannya,” tegas Maulana.

Sementara itu korlap aksi Karmila menyampaikan beberapa tuntutan aksi tersebut, seperti mendesak KP3 Kabupaten Bima sebagai komite khusus untuk segera mengevaluasi persoalan pupuk yang tiap tahun bermasalah.

Menurut dia, KP3 harus menjadi komite untuk membuat tempat pengaduan bagi masyarakat petani. Kemudian mendesak pemerintah daerah Kabupaten Bima untuk segera membuat peraturan tentang standar harga minimum komoditas pertanian Kabupaten Bima.

“Kami mendesak pemerintah Kabupaten Bima menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan komoditas pertanian sebagai komoditas andalan Pemerintah Kabupaten Bima,” desaknya.

Selain itu, mereka juga mendesak KP3 melaksanakan pengawasan terhadap harga pupuk bersubsidi yang dijual tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Kemudian para mahasiswa dan pelajar meminta agar KP3 melaksanakan fungsi pengawasan dan pengontrolan terhadap harga pupuk bersubsidi dan meminta daerah untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani sesuai perintah Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013.

“Kami juga meminta agar DPRD segera memanggil mulai dari Distributor, KP3 dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima untuk melaksanakan audensi bersama Mahasiswa untuk membahas solusi tentang persoalan yang dialami petani sekarang,” pintanya

Jika tuntutan itu tidak direspon dengan baik, maka para mahasiswa akan melakukan aksi besar-besaran lagi.

*Kahaba-05

Komentar

Kabar Terbaru