Kota Bima, Kahaba.- Walikota Bima H Muhammad Lutfi menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang rapat Walikota Bima, Rabu (9/10). Kegiatan ini dihadiri oleh Penanggung jawab Korwil Satgas Pencegahan Wilayah Provinsi NTB Untung Wicaksono dan Tim Korwil Satgas Pencegahan Ramdhani.
Walikota didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Bima H Mukhtar, Staf Ahli Walikota Bima, para Asisten dan 10 OPD masing-masing Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, DPPKAD, BKPSDM, Kominfo, Perijinan, Kepegawaian, Bagian Organisasi dan LPBJ.
Sepuluh OPD yang dimaksud merupakan OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah kesepakatan untuk pencegahan tindakan korupsi.
Disunting dari website Pemkot Bima, pada pertemuan ini disepakati delapan area di antaranya yang berkaitan dengan sumber daya ASN, peningkatan pelayanan dan kepatuhan perijinan penanaman modal, penerapan manajemen anti suap, integrasi sistem perencanaaan dan penganggaran berbasis elektronik, peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan jasa, optimalisasi penerimaan daerah serta penguatan pelaksanaan Reformasi birokrasi.
Penanggungjawab Korwil KPK Untung Wicaksono mengharapkan Pemerintah Kota Bima mengoptimalisasi pendapatan daerah dan legalisasi kepemilikan Badan Milik Daerah (BMD).
Dalam arahannya Walikota Bima H Muhammad Lutfi SE berpesan kepada seluruh pimpinan OPD agar dapat menindaklanjuti hal-hal yang direkomendasikan oleh KPK. Ini menjadi komitmen kita bersama untuk mempertajam aksi dalam pencegahan Korupsi di Kota Bima.
*Kahaba-01
