oleh

Dewan Minta Pemerintah Jujur Soal Bantuan Rp 7 Miliar

-Kabar Bima-8 kali dibaca

Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima Amir Syafrudin menilai, melihat waktu tersisa 2 bulan lebih, rencana Pemerintah Kota Bima merealisasikan bantuan dana hibah sebesar Rp 7 miliar (Sebelumnya Bantuan Sosial sebesar Rp 12,5 miliar), bakal tidak bisa diwujudkan pada tahun 2019.

Anggota DPRD Kota Bima Amir Syafrudin. Foto: Bin

Pasalnya, masih terlalu banyak tahapan yang harus dilakukan oleh OPD terkait. Seperti verifikasi proposal yang mencapai ribuan, belum lagi turun ke lapangan untuk mengecek langsung keberadaan kelompok. Maka, waktu yang tersisa ini tidak cukup untuk menyerahkan dana hibah dimaksud.

“Saya pesimis anggaran itu keluar tahun ini, ribuan proposal yang masuk, verifikasi yang lama, itu semua tidak gampang,” ujar Amir, Selasa (15/10).

Apalagi penetapan perubahan anggaran tersebut dari Rp 12,5 miliar menjadi Rp 7 miliar pada APBD Perubahan tahun 2019, juga menjadi indikator tidak bisanya anggaran itu dicairkan pada tahun ini.

“Justru dari media juga saya membaca kalau anggarna itu masuk ke Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa),” terangnya.

Disatu sisi sambung duta PKS itu, masyarakat penerima manfaat saat ini terus menanyakan kapan anggaran Rp 7 miliar itu dicairkan. Maka, pemerintah harus bekerja ekstra agar bisa menyelesaikan tugas tersebut.

Amir mengaku, pemerintah sudah punya niat baik untuk bisa membantu masyarakat. Hanya saja terkendala waktu yang tersisa pada tahun ini tidak memungkinkan.

Terhadap kondisi ini, ia pun menyarankan kepada pemerintah untuk jujur menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Jika memang tidak bisa dicairkan tahun ini, sampaikan secara terbuka ke publik.

“Demikian juga kalau akan dicairkan tahun depan, saya kira lebih baik disampaikan,” sarannya.

*Kahaba-01

Komentar

Kabar Terbaru