oleh

Pengadaan Bibit Jagung Gaduh, Syaifullah: Ini Tragedi, Mempermainkan Nasib Rakyat

-Kabar Bima-11 kali dibaca

Kabupaten Bima, Kahaba.- Kegaduhan persoalan bibit jagung premium 919 masih saja menjadi sorotan sejumlah pihak. Termasuk dari anggota DPRD Kabupaten Bima Saifullah dari Fraksi PKS. (Baca. FPPT Buang Bibit Jagung 919 Saat Rapat dengan Dewan)

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Syaifullah. Foto: Bin

Dirinya mendesak Bupati Bima menyelesaikan kegaduhan masalah bibit jagung tersebut. Tidka hanya itu, orang nomor satu di Kabupaten Bima itu diminta tidak cuek terhadap protes petani yang selama ini mengeluhkan kualitas bibit dimaksud. (Baca. GMNI dan LP2D Turun Demonstrasi, Tolak Bibit Jagung Premium)

“Bibit jagung itu jelas ditolak para petani, karena dipastikan akan merugikan mereka. Bupati Bima harus serius menyelesaikan masalah itu,” ujarnya kepada sejumlah media Rabu (6/11). (Baca. Kelompok Tani Bolo Bantah Tolak Bibit Jagung Premium 919)

Ia juga menginginkan agar pemerintah harus cerdas. Bayangkan saja akibat penanaman massal jagung di hutan dan lahan yang terbentang luas di wilayah Kabupaten Bima, menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Belum lagi ditambah penyediaan bibit yang tidak berkualitas. (Baca. Bibit Premium 919 Itu Bibit Uji Coba)

“Logikanya begini. Kerusakan hutan dan lahan tersebut, paling tidak seimbang dengan pendapatan petani. Seperti pasca panen bisa daftar haji, bisa membiayai sekolah anak-anaknya,” kata Saifullah.

Menurut dia, pengadaan bibit jagung itu menjadi gaduh, karena adanya praktek rentenir (ambil untung) dalam kasus ini. Untuk itu, pelakunya harus dicari, diinvestigasi dan bahkan dihukum.

“Uang yang disediakan negara untuk itu tidak sedikit. 17  Miliar lho. Uang sebanyak itu kalo hanya untuk mempermainkan nasib rakyat, buat saya itu sebuah tragedi,” tegasnya.

Syaifullah menjelaskan, para wakil rakyat juga harus didorong untuk melaksanakan hak-hak konstitusionalnya semisal menginisiasi Pansus, sebab di momentum seperti inilah DPRD bisa membuktikan kelayakan dan kepantasannya membawa mandat rakyat.

“Tindakan ini perlu ditempuh oleh DPRD, agar tidak menjadi bagian dari kegilaan massal di daerah ini,” sentilnya.

*Kahaba-01

Komentar

Kabar Terbaru