Kabupaten Bima, Kahaba.- Komisi I DPRD Kabupaten Bima menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPMDes setempat, kemarin. Salah satunya membahas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
Penggunaan ADD pun menjadi atensi wakil rakyat setempat untuk dikawal bersama. Sebab, pengelolaan dibebeberapa daerah, acapkali berujung pada tindak pidana korupsi. Hukuman penjara mengancam para kepala desa.
Seperti yang disampaikan Ketua Komisi I Sulaiman MT. Ia menyorot puluhan miliar realisasi dan pengelolaan ADD yang tersebar disejumlah desa Kabupaten Bima. Tidak menutup kemungkinan juga ada indikasi dugaan penyalahgunaan anggaran negara atas pengelolaan ADD tersebut dibeberapa desa di Kabupaten Bima.
Untuk itu, dirinya meminta Bupati Bima terutama Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) agar menelusuri regulasi pengelolaan keuangan ADD. Sebab, tidak mungkin tak ada masalah dalam pelaksanaannya.
“Mustahil tidak ada masalah dalam pengelolaan ADD di Kabupaten Bima. Sementara di daerah lain banyak bermunculan kasus hukum pengelolaan ADD,” duga Sulaiman.
Ia pun menegaskan, bagi aparatur desa yang menyalahgunakan anggaran negara tersebut. Sebaiknya diproses hukum, agar ada efek jera dan mengingatkan kepada desa lain untuk lebih serius mengelola anggaran tersebut.
“Jadi kalau kepala desa yang nakal, diproses hukum saja,” sarannya.
Menanggapi desakan itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Bima, H Abdul Wahab mengapresiasi apa yang didugakan Komisi I. Tentu ini motivasi agar pihaknya bekerja maksimal menelusuri sejumlah dugaan dimaksud.
Wahab menjelaskan, ada sejumlah desa yang telah dilimpahkan ke Kejari Bima. Hasil pemeriksaan Inspektorat térhadap pengelolaan ADD bermasalah. Selebihnya tengah dilakukan pemeriksaan khusus.
“Tidak perlu kami sebutkan desa dan kades mana saja yang bermasalah. Intinya, sudah ada sejumlah desa yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan sebagian lagi tengah diperiksa khusus,” ungkapnya.
*Kahaba-01
