Kota Bima, Kahaba.- Tudingan Aliansi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna Kelurahan Nitu saat hearing dengan anggota DPRD Kota Bima, Kamis (12/12) dibantah oleh Lurah Nitu Syarifudin. (Baca. Warga Minta Lurah Nitu Diganti, Ini Masalahnya)
Saat ditemui di halaman kantor Walikota Bima, Syarifudin mengaku beberapa item yang menjadi sorotan dan tuntutan warganya itu tidak pernah ia lakukan.
“Semua tidak benar, saya berani mempertanggungjawabkan,” tegasnya.
Terkait masalah dugaan penarikan dana pada program prona, ia menjelaskan berdasarkan SKB 3 Menteri bahwa biayanya memang Rp 350 ribu. Hanya saja agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat, dirinya menggelar rapat dengan masyarakat membahas tentang biaya pengurusan prona tersebut.
“Hasil rapat disetujui biaya prona Rp 350 ribu. Jadi tudingan masyarakt itu tidak berdasar,” katanya.
Kemudian terkait tidak transparannya pekerjaan dana kelurahan tahap kedua kata Syarifudin, juga tidak benar. Karena dia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berhak mengatur keuangan, agar tidak sembarang dibelanjakan oleh Pokmas.
Terkait permintaan agar dirinya diganti, dia tidak bisa berkomentar jauh. Karena yang memilih dan melantik dirinya adalah walikota. Dirinya pun siap dengan konsekuensi.
“Apapun keputusan Walikota Bima saya siap menerima, karena Walikota atasan saya,” ujarnya.
*Kahaba-04
