Kabar Bima

Pupuk Semakin Langka dan Mahal, Dewan Sorot Sikap Acuh Bupati Bima

397
×

Pupuk Semakin Langka dan Mahal, Dewan Sorot Sikap Acuh Bupati Bima

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Bima, Kahaba.- Kelangkaan dan mahalnya harga pupuk menjadi masalah krusial yang harus dihadapi para petani di Kabupaten Bima saat ini. Sementara di sisi lain, hingga kini tak ada solusi konkrit yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

Pupuk Semakin Langka dan Mahal, Dewan Sorot Sikap Acuh Bupati Bima - Kabar Harian Bima
Anggota DPRD Kabupaten Bima Firdaus. Foto: Ist

Kenyataan ini pun menuai sorotan anggota DPRD Kabupaten Bima Firdaus. Ia melihat, Bupati Bima selaku kepada pemerintah saat ini masih saja berdiam diri. Belum ada gebrakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Pupuk Semakin Langka dan Mahal, Dewan Sorot Sikap Acuh Bupati Bima - Kabar Harian Bima

“Pupuk langka dan mahal, tapi bupati masih saja berdiam diri dan terkesan tidak peduli. Mestinya masalah ini diselesaikan,” sesalnya, Selasa (17/12).

Kata Firdaus, beberapa hari kemarin BEM STISIP datang ke kantor DPRD dan membawa isu terkait kelangkaan dan mahalnya harga pupuk. Kondisi tersebut kian hari kian menyulitkan dan membebani para petani. Itu menunjukan kondisi petani sekarang yang sudah tidak diperhatikan pemerintah.

Mestinya, Bupati Bima segera mengevaluasi dan mencari solusi yang tepat, agar penderitaan rakyat petani tidak berkepanjangan. Memberikan penekanan pada dinas terkait untuk serius mengontrol cara kerja distributor dan KP3. Jika sikap Bupati terus begini, masalah ini tidak akan pernah selesai.

“Saya minta Bupati untuk peka pada kondisi petani, jangan berdiam diri seolah tidak ada masalah,” pintanya.

Menurut duta PDIP itu, semuanya sudah diatur dan ada mekanisme yang jelas tentang pembagian pupuk bersubsidi. Dinas terkait harus tegas untuk memantau para distributor yang nakal. Kemudian KP3 juga harus bekerja sesuai aturan, mengawasi pembagian pupuk serta mengontrol harga pupuk sesuai HET.

Solusi lain yang harus dilakukan tambahnya, Bupati Bima segera panggil pihak KP3 tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, dan melaporkan kondisi di lapangan. Kemudian mengintruksikan KP3 bekerja sesui dengan kepentingan rakyat, tanpa membedakan hubungan emosional.

“Jika anggota KP3 tidak kerja serius, bubarkan saja, karena hanya menghabiskan uang negara,” tegasnya.

*Kahaba-05