Kabupaten Bima, Kahaba.- Perkuat pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bima tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima menggelar sosialisasi kampung pengawasan dalam rangka pengawasan partisipatif, Kamis (19/12) di aula Kantor Camat Woha.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Abdullah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk melibatkan banyak pihak, agar mengambil peran dalam menjaga, mengawasi dan menyukseskan Pilkada nanti.
“Semua harus terlibat mengawasi, termasuk masyarakat,” katanya.
Sebelum ini, Bawaslu telah menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Setelah itu, telah dibentuk juga kampung pengawas partisipatif di 12 kampung yang tersebar di seluruh Kabupaten Bima.
“Para kader ini nanti akan bergerak, ikut mengawasi semua tahapan dan proses Pilkada,” tuturnya.
Ia menjelaskan, semua elemen harus terlibat dan mengambil peran dalam pengawasan Pilkada, lebih khusus kepada kader SKPP dan kampung partisipan. Terutama dengan menyosiakisasikan sejumlah larang yang tidak bisa dilakukan pada perhelatan politik. Misalnya, politik uang, keterlibatan ASN dalam politik praktis, dan sebagainya.
“Kalau ditemukan di lapangan, silahkan laporkan kepada kami agar kami sikapi,” sarannya.
Dia menyebutkan, tugas dan kewenangan Bawaslu termasuk kader kampung pengawas partisipatif cukup banyak. Bukan saja mengawasi politik uang dan keterlibatan ASN. Namun juga harus mengawasi setiap tahapan kepemiluan yang dilakukan KPU.
“Termasuk mengawasi perekrutan PPS nanti. Jangan sampai ada kader partai atau tim sukses yang jadi anggota PPS,” jelasnya.
Selain itu, kader kampung pengawasan partisipatif juga akan mengawasi proses pemuntahiran data pemilih atu DPT. Pasalnya, DPT yang digunakan saat Pilkades kemarin adalah DPT yang sangat buruk dan amburadul. Sehingga berpotensi salah dan banyak pemilih ganda.
“Jangan sampai ini terjadi saat Pilkada. Makanya harus juga diawasi pemuntahiran data DPT nanti,” ungkapnya.
Ebit sapaan akrabnya berharap, semoga semua kader pengawas partisipatif yang telah dibentuk dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Terutama menyosialisasikan kepada masyarakat agar sama-sama menolah politik uang.
“Nanti kan akan jadi lengawas di lapangan, kami berharap agar bisa maksimal,” harapnya.
*Kahaba-10
