oleh

Tuntut Transparansi Dana Desa, Aliansi Pemuda Talabiu Ngamuk di Kantor Desa

-Kabar Bima-5 kali dibaca

Kabupaten Bima, Kahaba.- Pertanyakan kejelasan penggunaan dana desa, puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Talabiu ngamuk di kantor desa setempat, Senin (23/12).

Suasana saat Aliansi Pemuda Talabiu saat mempertanyakan penggunaan dana desa. Foto: Ahyar

Salah satu pemuda, Ruslan mengatakan, selama ini penggunaan dana desa setempat tidak pernah transparan. Sebagai masyarakat pihaknya memiliki tanggung jawab dan mempertanyakan penggunaan anggaran negara itu.

“Undang-undang menyuruh kita untuk mengawal penggunaan anggaran negara yang wajib diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Kata dia, waktu penggunaan dana desa tahap II tahun 2019 sudah selesai, namun masih banyak program yang belun dikerjakan oleh Pemdes.
Jangankan proses pengerjaan, anggaran saja masyarakat tidak tahu jumlahnya berapa. Sementara sekarang anggaran tahap ke III sudah cair.

Ia menuding, karena pengerjaan tahap II belum selesai, Pemdes setempat diduga akan mengerjakan sisa program itu menggunakan dana desa tahap III yang sudah cair.

“Lalu anggaran tahap ke II itu mau dikemanakan,” tanya dia.

Ruslan menegaskan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengumpulkan data-data pendukung, yang selanjutnya akan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima. Kepada Kami Kejari pun diminta agar mengatensi khusus persoalan penggunaan dana desa Talabiu untuk menyelamatkan anggaran negara.

Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Talabiu A Rafik ketika dikonfirmasi membantah jika pihaknya tidak transparans kelola dana desa. Karena, sudah memasang papan informasi menggunakan baliho besar untuk memaparkan program desa dan bahkan anggaran dituangkan di papan itu.

“Kita sudah menginformasikan lewat papan itu sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Keterbukaan seperti apa lagi yang diinginkan,” ketusnya.

Ia tidak menampik jika masih ada program dana desa tahap II yang belum dikerjakan. Hal itu terjadi karena belakangan ini fokus menyukseskan Pilkades. Karena Pilkades sudah selesai, mulai hari Kamis pihaknya akan melanjutkan pengerjaan program tahap II.

“Saya mengajak semua pemuda untuk mengawal dan mengawasi program desa yang akan segera dilaksanakan,” ajaknya.

Dia menegaskan, anggaran dana desa tahap II masih ada dan tetap akan dikerjakan. Jikapun tidak, maka akan dikembalikan ke negara. Bahkan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah diaudit dengan DPMDes, anggaran desa adalah anggaran setahun, bukan sebulan. Hanya proses dan pencairannya bertahap.

“Itu pasti akan di kerjakan, karna itu adalah tugas dan tanggung jawab kita Pemdes, karena itu sudah tertuang dalam APBDes,” tuturnya.

Rafik juga menegaskan jika sudah ditelpon oleh perpajakan agar membayar pajak dana desa tahap II. Jika sudah bayar pajak, maka harus dikerjakan.

“Tidak mungkin pajaknya dibayar lalu kegiatannya tidak dikerjakan, kan lucu,” ucapnya.

Dia juga menambahkan, pemilihan anggota BPD beberapa waktu dianggarankan Rp 3 juta per dusun sesuai arahan camat dan DPMDes, sehingga total anggaranya Rp 12 juta. Namun saat pelaksanaan, anggaran itu tidak cukup dan dikeluhkan panitia sehingga ditambah lagi Rp 12 juta.

“Untuk anggaran penambahan itu kita menggunakan anggaran yang lain. Begitu juga Pilkades, ada penambahan agggaran sebanyak Rp 15 juta,” bebernya.

*Kahaba-C09

Komentar

Kabar Terbaru