Kota Bima, Kahaba.- 4 Fraksi DPRD Kota Bima masing – masing Fraksi Gabungan PBB dan PPP, Fraksi Gabungan PKS dan Demokrat, Fraksi Gabungan Gerindra dan Hanura, Fraksi Gabungan PAN dan Nasdem menggelar konferensi pers, di kantor setempat, Kamis (2/1). Konferensi pers tersebut menindaklanjuti soal mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kota Bima saat paripurna tanggal 26 Desember 2019 lalu. (Baca. Ketua DPRD Kota Bima Dinilai Tidak Konsisten, 15 Wakil Rakyat Sampaikan Mosi Tidak Percaya)
Hadir pada pertemuan itu yakni dari Partai Demokrat, Syukri Dahlan, H Ridwan Mustakim dan Rian Pratama. Partai Amanat Nasional Syamsuddin dan Yogi Prima Ramadhan. Partai Gerindra Khalid Bin Walid. Partai Hanura Amiruddin dan Dedi Irwan. Partai Bulan Bintang H Mustakim dan Abdul Haris. (Baca. Ketua DPRD Kota Bima: Mosi Tak Percaya itu Aneh dan tak Jelas Dasarnya)
Syukri Dahlan mengawali pembicaraan dengan menegaskan, paripurna pembahasan ABPD 2020 sudah berakhir dengan segala dinamika, tidak ada niat mereka menggagalkan proses pembahasan serta penetapannya. (Baca. Mosi Tidak Percaya Karena Masalah Dana Pokir yang tidak Adil)
Soal dana Pokir yang berkembang, ia membantahnya. Dinamika yang terjadi lebih pada masalah etika, bukan persoalan teknis. Menurutnya, yang terjadi ini murni masalah internal. Usulan – usulan fraksi juga masalah politis dan tidak bisa dibuka.
“Ya masalah internal saja, lebih pada menganggap sebelah mata kami anggota Banggar yang ada,” ungkapnya. (Baca. Soal Mosi tidak Percaya Dewan, Jangan ‘Kambing Hitam’ kan Banggar )
Beda dengan penyampaian Syamsuddin. Pria yang juga Ketua Fraksi PAN dan Nasdem itu justru mengungkapkan jika bicara soal dana pokir, terdengar asing bagi mereka. Karena dana pokir itu isu yang sengaja dihembuskan untuk memperkeruh suasana. (Baca. Mosi tidak Percaya, Fraksi PAN Ogah Komentar Soal Dana Pokir)
“Kita menyampaikan mosi tidak percaya dan walk out karena 3 poin itu, bukan dana pokir,” tegasnya.
3 poin yang ia maksud yakni, pertama menilai sikap tidak konsistennya Ketua DPRD Kota Bima saat pembahasan Banggar, beberapa program sudah dirasionalisasi malah kembali dimasukan dalam APBD tahun 2020 dan pengambilan putusan sepihak oleh pimpinan saat rapat Banggar.
“Ada pengambilan keputusan pimpinan Banggar secara beruntun, tanpa meminta tanggapan anggota yang lain,” terangnya.
Di tempat yang sama, Khalid Bin Walid yang juga Ketua Fraksi Gabungan Gerindra dan Hanura justru menilai Ketua DPRD Kota Bima otoriter dan arogan mengambil keputusan.
“Kenapa kita protes setelah Banggar, karena palu diketok beruntun, ruang protes saat Banggar itu tidak ada. Makanya saya bilang Ketua DPRD Kota Bima itu otoriter dan arogan,” ungkapnya.
Lalu H Mustamin, mewakili Fraksi Gabungan PBB dan PPP mengutarakan, mengenai dana pokir jika memang ada akan haram jika dikerjakan oleh anggota dewan. Kemudian akan bermanfaat apabila dikerjakan untuk ksejahteraan rakyat.
Terhadap dinamika yang muncul ini, anggota dewan dari 4 fraksi menginginkan agar bisa menjadi bahan instrospeksi diri semua. Baik itu pimpinan dewan maupun anggota.
“Ini langkah awal agar ada pembenahan. Karena memang 25 wakil rakyat ini satu visi, menginginkan kesejahteraan seluruh rakyat Kota Bima,” ucap Syamsuddin.
*Kahaba-01
