Tenaga Honorer Akan Dihapus, Begini Tanggapan BKPSDM Kota Bima

Kota Bima, Kahaba.- Nasib tenaga honorer kini di ujung tanduk. Pasalnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Komisi II DPR RI telah menyepakati untuk menghapus segala jenis pegawai honorer di instansi pemerintah.

Sekretaris BKPSDM Kota Bima, Rusdhan. Foto: Bin

Disunting dari laman Okezone.com, dari rapat itu tertuang 5 kesimpulan, salah satunya sepakat menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah.

Kesimpulan pertama, terhadap penurunan ambang batas (passing grade) penerimaan CPNS 2019, Komisi II meminta Kementerian PAN-RB menjamin bahwa penurunan passing grade pada tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) tidak menyebabkan penurunan kualitas soal, agar penerimaan CPNS 2019 tetap dapat menghasilkan sumber daya ASN yang berintegritas, memiliki nasionalisme dan profesionalisme sesuai dengan kriteria SMART ASN 2024.

Kedua, Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya.

Ketiga, Komisi II meminta BKN memastikan ketersediaan server, kesiapan SDM, serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 di 427 titik lokasi tes SKD.

Keempat, terhadap lokasi tes SKD yang bekerjasama dengan berbagai instansi, Komisi II meminta BKN meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan server berada di tempat yang aman, kesiapan jaringan internet dan ketersediaan daya listrik, terutama di Jabodetabek yang belum lama ini terkena bencana banjir.

Kelima, Komisi II mendukung Kementerian PAN-RB dalam melakukan berbagai tahap penyederhanaan birokrasi dengan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya dengan tidak mengurangi penghasilan ASN.

Terhadap kesepakatan ini, lantas bagaimana dengan Pemerintah Kota Bima. Sekretaris BKPSDM Kota Bima Rusdhan yang dikonfirmasi mengakui adanya informasi tersebut. Namun pada prinsipnya, pemerintah daerah tetap akan tunduk dan patuh terhadap kebijakan dan aturan pusat.

“Kalau ada aturannya seperti itu, kita akan patuh,” terangnya.

Namun pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, ada 2 kompeten ASN, pertama adalah ASN itu sendiri dan kedua yakni Pegawai P3K.

“Setelah munculnya regulasi baru, intinya pemerintah daerah tetap akan patuh,” jelasnya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Zhafir

    Assalamuallaikum.. terkait kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat komisi II PDR RI dengan menpan & rb dan kepala bkn senin, 20 januari 2020 point 2, berdasarkan UU ASN hanya mengenal PNS dan PPPK dalm pemerintahan ini sebagai bahasa penekanan yg selanjutnya pemeritah kedepanya secara bertahap tdk ada lagi pegawai selain ASN,, bertahap yg dimaksud adlah akan ada penyelesaian secara bertahap, dengan dibukanya test PPPK dgn jalur khusus bagi honorer s/d 2023, apabila pada 2023 masih ada non asn maka mereka akan diadu dengan pelamar umum,, maka diharap utk honorer agar memanfaat waktu transisi s/d 2023 dgn mengikuti test pppk ini. test SKDnya tdk spt test cpns akan lbh mudah karena pemerintah fokus pada penyelesain honoerer,utk klasifikasi pendidikan tergantung pada formasi yg diajukan, klo guru klasifikasi pendidikan berbeda nantinya. utk pengajuan formasi 70% pppk n 30% instasi daerah, perpres pppk akan terbit dalam waktu dekat ini bisa juga dalam bulan ini, untuk jelas begitu perpres pppk keluar otomatis pemda wajib menindaklajuti perpres tsb, jangan sampai kisruh dengan kata HAPUS, bukan seheboh itu kondisinya. pemerintah akan segere selesaikan masalah honorerjadi jgn adalagi istilah selain PNS dan pppk. saran buat khaba jgn hanya memberitakan penghapusan tapi apa langkah2 penyelesaian dari pemeritah kota bima juga,,, karena itu adalah satu kesatuan dlm kesimpulan point 2,, sehingga beritanya tidak bermakna setengah2.. demikian lebih kurangnya saya mohon maaf n jaya selalu khaba…

  2. Suharti

    Honorer jangan di hapus lah kasian mereka punya keluarga yg hrs dinafkahi
    Mereka mau kerja apa kalo diberhentikan,
    Apa lagi di Bima lap kerja sulit dan terbatas
    Terimakasih….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *