Uang Pihak Ketiga Dana Kelurahan Belum Dibayar, Lurah Jatiwangi Bingung Menjelaskan

Kota Bima, Kahaba.- Lurah Jatiwangi Muhammad, terdengar bingung menjelaskan soal uang pihak ketiga yang tak kunjung dibayarkan dari pekerjaan dana kelurahan. Dari Rp 160 juta untuk pekerjaan drainase, pembayaran pekerjaan itu masih tersisa sebanyak Rp 30 juta. (Baca. Pekerjaan Dana Kelurahan Jatiwangi Bermasalah, Uang Pihak Ketiga Belum Juga Dibayar)

Lurah Jatiwangi Muhammad. Foto: Bin

Muhammad yang dihubungi sejumlah media dan ditanyakan soal uang Rp 30 juta itu menegaskan, uang tersebut bukan tidak diberikan, tapi digunakan untuk membayar pajak, fotokopi dan sebagaianya.

“Uang itu untuk pembayaran pajak seluruh item pekerjaan dana kelurahan, termasuk pekerjaan untuk pak Harjuna itu,” terangnya, Selasa (21/1).

Kata dia, jika Harjuna masih meminta uang tersebut, pihaknya tentu tidak bisa memberikannya. Karena uangnya sudah tidak ada, dan digunakan untuk membayar pajak dana kelurahan.

Ditanya apakah pajak pekerjaan dana kelurahan itu dibebankan semua dari anggaran yang dikerjakan oleh Harjuna? Muhammad menjawab tidak juga. Tapi maksudnya, ada pajak yang dibebankan untuk pekerjaan Harjuna tersebut. Sementara pekerjaan lain yang bermacam-macam juga dikenakan pajak.

Dicecar dengan pertanyaan soal pajak itu, Lurah itu pun nampak terdiam sejenak dan terdengar bingung untuk menjelaskan.

“Begini saja, besok ke kantor, konfirmasi dengan bendahara dan saya juga,” katanya mengakhiri pembicaraan.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. Salem

    Sebaik x Inspektorat kota Bima memanggil semua pihak agar persoalan di Kelurahan Jatiwangi selesai. diKelurahan lain belum kita dengar ada masalah seperti di Kelurahan Jatiwangi sehingga perlu penanganan khusus, agar tidwk terjadi Fitnah. Kota Bima akhir-akhir ini banyak laopran tentang proyek yang bermaslah. Ideal x pejabat yang diamanahi mesti x mendukung dan mensuport program pemerintah sehingga ada prestasi yang dimediakan, bukan masalah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *