oleh

Rencana Mutasi, Walikota Bima Harus Menjauh dari Para Broker yang Atur Jabatan

-Kabar Bima-3 kali dibaca

Kota Bima, Kahaba.- Sejak beberapa pekan terakhir, isu mutasi di lingkup Pemerintah Kota Bima santer terdengar. Tidak saja bagi kepala sekolah, lurah dan camat, pejabat eselon II dan III di sejumlah OPD juga bakal diutak – atik.

Anggota DPRD Kota Bima Amir Syafrudin. Foto: Bin

Namun rencana kebijakan kepala daerah tersebut terus ditunda, entah apa yang jadi sebab, namun keinginan untuk mengeksekusi kebijakan itu hingga hari ini belum juga terealisasi.

Terhadap rencana mutasi itu, anggota DPRD Kota Bima Amir Syafrudin memperingatkan kepada Walikota Bima, agar memandang kebijakan tersebut semata – mata kebutuhan untuk mendorong terciptanya pemerintah yang bersih dan bekerja untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Tidak ada embel – embel lain, apalagi bisa diatur oleh – oleh yang berada di luar sistem pemerintahan.

Amir mengakui, saat ia berbincang dengan beberapa ASN pada 2 pekan terakhir, muncul keresahan yang dirasakan para abdi masyarakat sehubungan dengan isu mutasi dan rotasi yang kian merebak. Kebijakan ini pun dinilai lumrah dalam dunia birokrasi, serta bukan hal yang aneh ketika ASN dimutasi, dirotasi bahkan dipromosi. Karena sistem itu memang harus berjalan walau pemimpin boleh silih berganti.

“Wajar ada mutasi, rotasi dan promosi, karena ini kebutuhan yang harus dilakukan,” katanya kemarin.

Namun sambungnya, yang menjadi luar biasa adalah ketika sistem pemilihan kepala daerah  dilakukan secara langsung oleh Rakyat, maka kerja tim sukses sering over lap. Apalagi sang jagoan yang diusung berhasil terpilih.

Keresahan ini lah yang kemudian dirasakan di dunia birokrasi saat ini, salah satunya disebabkan banyak yang mengaku sebagai orang dekat atau tim sukses dan punya kapasitas untuk mengatur jabatan. Sehingga mutasi dan rotasi tidak lagi dianggap sebagai hal yang lumrah.

Dirinya selaku anggota DPRD Kota Bima dari Komisi I, yang bermitra dengan Bidang Pemerintahan berharap, Walikota menjauh dari para pihak yang berada di luar sistem pemerintahan yang ambil bagian ingin mengatur-atur jabatan.

“Ini yang membut resah, ada sejumlah broker yang ingin mengatur dan menganggu kebijakan Walikota Bima,” kritiknya.

Menurut duta PKS itu, biarkan kepala daerah dan perangkat dengan independensinya, mengkaji dengan benar siapa dan dimana para aparatur yang memiliki kemampuan itu bisa ditempatkan sesuai latar belakang keilmuannya.

“Jadi sudah bukan saatnya untuk kebijakan mutasi ini dinilai atas dasar suka dan tidak suka, apalagi ini timses dan itu bukan pihak yang berwenang serta memiliki tupoksi,” tegasnya.

Amir menambahkan, cukup sudah kegaduhan pada mutasi di periode awal menjadi pelajaran berharga untuk pemerintah saat ini. tidka lagi diganggu oleh para  broker yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut.

“Sekali lagi, jauhkan para broker itu dari pusat kekuasaan,” pungkasnya.

*Kahaba-01

Komentar

Kabar Terbaru