Kabupaten Bima, Kahaba.- Pupuk jadi masalah pelik para petani saat ini. Karena harga yang dijual di atas HET, membuat kondisi pupuk semakin langka. Persoalan tak pernah terurai dengan baik, karena tetap saja para petani di Kabupaten Bima dibuat menjerit.
Kondisi ini pun memantik Aliansi Rakyat Tani Lambu (ARTAL) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Camat Lambu dan di depan Kantor UPT Pertanian Kecamatan Lambu, Rabu pagi (5/2). Mereka menginginkan masalah ini segera diselesaikan.
Koordinator Aksi Al Furqan dalam orasinya menyampaikan, petani di Lambu sungguh merasakan dampak kelangkaan dan harga pupuk yang dijual tak sesuai HET. Padahal berdasarkan aturan Kementerian Nomor 1 Tahun 2020 tentang alokasi pupuk subsidi dan standarisasi HET, pupuk subsidi dijual Rp 1.800 per kg atau Rp 90.000 persak, tapi oleh pengecer menjualnya dengan harga Rp 100 ribu per sak, bahkan di atas itu.
“Kondisi ini di Kecamatan Lambu sudah memasuki 4 tahun terakhir. Tidak ada solusi, bahkan sentuhan konkrit dari pemerintah daerah untuk menanganinya,” ungkap Furqan.
Menurut dia, sebelumnya juga ARTAL telah melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 8 Januari 2020 dengan tuntutan yang sama. Hasilnya, lahir kesepakatan akan dipertemukan dengan pihak penanggungjawab kaitan persoalan pupuk.
Pertemuan pun di lakukan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, dihadiri Pemerintah Kabupaten Bima, Dinas Pertanian, KP3, UPT Pertanian, Camat Lambu dan seluruh pengecer.
“Namun pertemuan itu pun tidak ada hasil kongkrit, karena pengecer tetap bersikukuh menjual paket pupuk subsidi dan pupuk yang non subsidi,” terangnya.
Kata dia, jika petani di Lambu dipaksa membeli pupuk subsidi harus dengan paket pupuk yang non subsidi, tentu saja mencekik para petani. Karena itu tidak mungkin bisa terus dilakukan.
Selain itu, massa aksi juga menyampaikan beberapa tuntutan yaitu mendesak pemerintah untuk memasifkan pendistribusian pupuk subsidi. Menghentikan penjualan paksa paket pupuk subsidi dengan non subsidi, sehingga mengakibatkan tingginya harga yang tak sesuai HET.
Kemudian mendesak pemerintah untuk mencabut izin pengecer yang terbukti menjual paket pupuk dan segera mengevaluasi seluruh kelompok tani fiktif di Kecamatan Lambu.
*Kahaba-05
