Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima menggelontorkan anggaran fantastis untuk mensupport kinerja Tim Percepataan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TPPID). Tak tanggung-tanggung, angkanya Rp 400 juta per tahun. (Baca. Hanya Habiskan Anggaran, Walikota Diminta Bubarkan TPPID)
Dibalik pemangkasan anggaran dihampir semua OPD pada tahun 2020, Pemerintahan Kota Bima justru mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk kerja TPPID. Padahal, kinerja tim tersebut dipertanyakan untuk pembangunan daerah. (Baca. TPPID Kota Bima Dibentuk untuk Beri Saran dan Pertimbangan Kepada Kepala Daerah)
Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima Fakhrunrazi mengakui anggaran untuk TPPID Rp 400 juta setahun.
“Rp 400 juta sudah dianggarkan untuk honor mereka (TPPID) selama satu tahun,” sebutnya, kemarin.
Kata dia, dari 10 anggota tim, tidak semuanya mendapatkan jumlah honor yang sama. Untuk posisi Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris honor yang diterima sebesar Rp 5 juta per bulan. Sedangkan untuk anggota, berkisar Rp 3 juta per orang.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bima M Irfan pun kembali mengeritik pengalokasian anggaran untuk TPPID yang tidak jelas kerjanya tersebut. Ia balik bertanya kenapa TAPD Kota Bima tidak pernah menyampaikan ke dewan soal pembentukan dan alokasi anggaran untuk TPPID. Karena anggaran Rp 400 juta untuk satu tahun itu dianggapnya tidak rasional.
“Selama saya menjadi banggar, tidak pernah ada disebut TPPID. Anggaran itu, sejak disahkan pertama hingga terakhir tidak ada, karena gelondongan,” ungkapnya, Rabu (5/2).
Irfan mengaku bingung soal tupoksi TPPID, dengan anggaran yang begitu banyak. Sementara jumlah anggaran yang tidak sedikit ini dinilainya sebagai pemborosan untuk pekerjaan yang tidak penting.
“Ini pemborosan. Kerjanya apa?, lebih baik dibubarkan. Buat apa TPPID ini,” cetusnya.
Irfan menyorot, jika keberadaan TPPID hanya memberikan saran dan pertimbangan. Lantas apa gunanya Walikota Bima memiliki staf ahli dan asisten yang juga memiliki tupoksi untuk memberikan pertimbangan dan saran bagi pembangunan daerah.
“Kan sia-sia ini. Artinya Walikota ini justru lebih percaya pada tim tersebut dari staf ahli dan asisten yang sudah ditempatkan di pemerintah,” sorotnya.
Ia juga meminta kepada Kepala Bappeda dan Litbang untuk tidak asal berbicara, karena mengikuti evaluasi APBD saja tidak pernah.
“Jangan seenaknya ngomong. Kepala Bappeda se-Indonesia ini, hanya Kepala Bappeda Kota Bima yang tidak pernah mengikuti evaluasi APBD. Makanya begini jadinya anggaran negara,” tandasnya.
*Kahaba-04
