Kabar Bima

Amir Desak Walikota Bima Copot Pejabat yang Jual Beli Jabatan

386
×

Amir Desak Walikota Bima Copot Pejabat yang Jual Beli Jabatan

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin mendesak Walikota Bima, agar mencopot saja oknum pejabat seperti Kadis dan Kabid yang terbukti mengambil uang untuk jual beli jabatan pada mutasi beberapa waktu lalu.

Amir Desak Walikota Bima Copot Pejabat yang Jual Beli Jabatan - Kabar Harian Bima
Anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin. Foto: Bin

Karena pernyataan Walikota Bima yang ingin menindak tegas oknum – oknum tersebut hanya ancaman yang tidak memberikan efek jera. Tapi jika memang mengetahuinya, langsung saja dicopot agar menjadi pelajaran bagi yang lain.

Amir Desak Walikota Bima Copot Pejabat yang Jual Beli Jabatan - Kabar Harian Bima

“Jangan cuman bilang akan menindak tegas saja, jika pak wali tahu, ya dicopot saja,” katanya.

Keterangan yang disampaikan Duta PKS ini, menyikapi adanya pernyataan Walikota Bima tentang oknum pejabat yang mengambil uang untuk jual beli jabatan saat mutasi, pada apel gabungan Senin kemarin.

Menurut Amir, tindakan aparat nakal itu harus diberi efek jera, agar tidak terulang kembali. Tidak bisa Walikota Bima hanya menekankan agar oknum pejabat tersebut meminta agar mengembalikan uang.

“Jangan-jangan transaksi jual beli jabatan itu memang sudah terjadi. Jadi yang memberikan dan yang menerima tindak saja. Copot jabatannya kalau orang itu pejabat,” tegasnya.

Pria kelahiran Kelurahan Penatoi itu juga mengungkapkan, kebijakan mutasi Walikota Bima beberapa waktu lalu menyisakan sejumlah masalah. Seperti adanya dugaan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah TK yang sudah kelebihan umur.

Kemudian pemberhentian tugas kepala sekolah yang tidak jelas alasannya. Pemberhentian Kepsek yang sudah Cakep, penguatan Cakep dan memiliki NUK dijadikan guru dan sampai hari ini belum terima SK penempatannya dimana.

“Dan yang lebih lucu, ada satu jabatan yang ditempatkan oleh 2 dan pejabat mengatakan itu khilaf dan salah ketik. Ini Negara atau warung kopi,” sorotnya.

Jadi sambung Amir, mutasi itu ada aturan mainnya. Kalau pengelolaan daerah seperti ini dan tidak segera diperbaiki, maka jangan bermimpi untuk bisa menciptakan pelayanan prima dan  pemerintahan bersih.

“Pada akhirnya orang tidak lagi menghargai ilmu dan pendidikan, karena yang berilmu dan yang terdidik tidak akan terpakai karena uang sudah menjadi tuan,” tegasnya.

*Kahaba-01