oleh

Setelah Penetapan Pasangan Calon, BPD Dilarang Berpolitik Praktis

-Kabar Bima-Dibaca 91 kali

Kabupaten Bima, Kahaba.- Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima Junaidin menegaskan, selama belum ada penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, keterlibatan anggota BPD dalam kegiatan politik praktis belum bisa dijerat.

Setelah Penetapan Pasangan Calon, Bpd Dilarang Berpolitik Praktis - Kabar Harian Bima
Kordiv sumber daya manusia (sdm) bawaslu kabupaten bima junaidin. Foto: ist

Menurut dia, sejauh ini belum ada aturan yang dapat melarang anggota BPD untuk terlibat dalam politik praktis. Namun akan berbeda ceritanya jika telah ada penetapan pasangan calon, maka akan dilihat celah hukum soal itu.



“Sejauh ini belum ada pasangam calon. Sehingga fokus pengawasn kami hanya pada netralitas ASN,” ujarnya, Senin (16/3).

Kata dia, jika dilihat pada UU Nomor 10 Tahun 2017, tidak ada satupun disebutkan larangan politik praktis BPD. Kendati demikian, dalam undang-undang desa BPD dilarang ikut berpolitik praktis karena masuk dalam unsur pemerintahan.

“Mereka diminta fokus menjalankan roda kepemerintahan,” jelasnya.

*Kahaba-10


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. bpd itu jabatan politik pak,, masa bupati dan dprd bsa bpokitik praktis jelas2 mrka adalah bgian utama daribpmrintahan . BPD hnyalah bagian pngawasan didesa kok dilarang. klo mlarang bpd bpolitik maka jgn bawa BPD dlm pokitik domokrasi. BPD sja dipilih rakyat tk ubahnya dprd . krn aturan yg anda buat shingga pmlhn BPD sdah masuk dlm pokitik praktis

Kabar Terbaru