Dokumen Pekerjaan di Pantai Lawata Belum Diserahkan, Polisi Minta Dispar Kooperatif

Kota Bima, Kahaba.- Dokumen pekerjaan kolam renang serta pengadaan fasilitas di Pantai Lawata, yang diminta polisi hingga kini belum juga diberikan oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Bima. Untuk itu, Polisi meminta agar dinas terkait untuk kooperatif dan segera menyerahkan dokumen tersebut. (Baca. Diduga Bermasalah, Polisi Turun Cek Fasilitas di Pantai Lawata)

Kasat Reskrim Polres Bima Kota IPTU Hilmi Manossoh Prayoga. Foto: Bin

Kasat Reskrim Polres Bima Kota IPTU Hilmi Manossoh Prayugo menyampaikan, semua fasilitas yang dianggap bermasalah itu sudah di cek secara langsung oleh penyidik bulan Maret lalu. (Baca. Polisi Minta Dokumen Pembangunan Fasilitas Pantai Lawata, Dispar Akan Kooperatif)

Untuk memastikan adanya pelanggaran serta masalah dalam pekerjaan serta pengadaan fasilitas itu, pihaknya harus memeriksa dokumen pekerjaannya. (Baca. Dewan Dukung Polisi Usut Dugaan Masalah Pembangunan Fasilitas di Pantai Lawata)

“Hingga kini kami belum menerima dokumen yang diminta itu. Dinas terkait mengaku belum ada izin dari Walikota Bima untuk menyerahkan dokumen tersebut,” katanya, Selasa (7/4).

Dengan demikian menurut Kasat, Pemerintah Kota Bima tidak bisa kooperatif untuk membantu polisi menyelesaikan adanya dugaan pekerjaan serta pengadaan fasilitas tersebut. (Baca. Sunarti Klarifikasi Soal Pengadaan Banana Boat dan Kolam Renang di Lawata)

“Kebiasaan Pemkot ini, setiap kita minta dokumen terkait masalah lain juga selalu dipersulit,” ungkapnya.

*Kahaba-05

Bagikan Berita:
Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. bima

    HArgai sedikit kerja Polisi…..ada apa dokumen belum diserahkan sampai sekarang..apa mau diperbaiki kembali…dan tidak ada aturan yang mengharuskan ada izin dari Walikota….kalau memang tidak kooperatif…polsi yang mempunyai fungsi penindakan berhak untuk menyita dokumen tersebut…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *