Pemerintahan IDP-Dahlan Dituding Gagal  Sejahterahkan Petani

Kabupaten Bima, Kahaba.- Melalui akumulasi indikator data pada LKPJ, satu persatu kegagala pemerintahan IDP – Dahlam mulai diurai oleh para wakil rakyat Kabupaten Bima.

Suasana Pansus LKPJ di Ruangan Rapat DPRD Kabupaten Bima. Foto: Ist

Tidak saja sukses menurunkan angka kemiskinan selama memerintah, pada rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Bima tahun anggaran 2019, Selasa (7/4) diruang rapat utama DPRD setempat, IDP – Dahlan juga dituding gagal mensejaterahkan para petani.

Kegagalan itu disampaikan anggota pansus saat membahas bersama Dinas Pertanian. Seperti yang disampaikan anggota pansus, Mustakim dari Fraksi Nasdem. Ia melihat kepemimpinan IDP-Dahlan selama kurun waktu 5 tahun berjalan gagal mensejahterakan para petani.

“Petani kita rupanya terus bertahan dengan berbagai masalah. Ini artinya Bupati Bima gagal membawa para pelaku sektor utama di daerah ini menjadi sejahtera,” tudingnya.

Ia pun menyampaikan beberapa indikator kegagalan tersebut. Seperti soal pengadaan bibit berbagai komoditi yang selalu berujung masalah. Penyebabnya tentu saja karena bibit yang disediakan pemerintah tidak berkualitas dan tidak sesuai yang diinginkan petani.

“Poin lain, soal kelangkaan dan mahalnya pupuk. Masalah pupuk tak pernah terurai dengan baik. Tidak saja langka, pupuk selalu mahal dan harganya melampaui HET,” ungkapnya.

Di sisi lain juga, acapkali dihadapi para petani yakni soal pengadaan dan kesiapan obat dan pestisida. Petani selalu dihadapkan pada obat yang tidak berkualitas, langka dan tentu sangat mahal.

Dari beberapa indikator tersebut, Mustakim lalu bertanya, dari sisi mana Bupati Bima selaku pemangku kewenangan tertinggi menata kelola kebijakan yang berujung pada keberpihakan kepada para petani.

“Sama sekali tidak terukur, indikator mana yang bisa menyebutkan Bupati Bima berhasil menyejahterakan petani,” nilainya.

Atas penilaian Pansus LKPJ tersebut, Sekretaris Dinas Pertanian HM Natsir menjelaskan beberapa hal. Di antaranya, soal ketersediaan pupuk murni mengacu pada RDKK yang telah diajukan para Kelompok Tani. Dari situlah distibutor hingga pengecer mengalokasikannya.

Kemudian soal obat dan bibit semuanya sesuai usulan kebutuhan para petani yang terakumulasi dalam data usulan oleh Dinas tentunya. Karena semuanya berpulang pada alokasi pemerintah pusat.

*Kahaba-01

Bagikan Berita:
Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *