Kota Bima, Kahaba.- Inspektorat Kota Bima saat ini tengah fokus mengerjakan kegiatan pembinaan dan pengawasan, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran, dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 2 April 2020.
Inspektur Daerah Kota Bima melalui salah satu Koordinator Tim Asistensi Siswadi mengatakan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud berorientasi pada mitigasi risiko dan pencegahan.
Fokus pembinaan dan pengawasan yang dilakukan seperti pembentukan dan efektivitas gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, lalu percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran. Kemudian mekanisme dan tata cara penatausahaan Belanja Tidak Terduga (BTT), mekanisme pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), ormas hingga tokoh masyarakat, kecukupan pangan serta keberlangsungan Industri.
“Pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya memberikan keyakinan bagi pengambil kebijakan, agar bisa diambil kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (9/4).
Siswadi menuturkan, selanjutnya akan menyampaikan laporan asistensi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2020 kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Inspektur Jenderal untuk yang pertama kali paling lambat 13 April 2020 dan secara berkala setiap tanggal 5 setiap bulannya.
“Pelaksanaan kegiatan ini bukan hanya sebatas formalitas pemenuhan dokumen. Tapi yang lebih penting lagi menilai substansi setiap unsur yang diasistensi. Sehingga penanganan Virus Corona di Kota Bima dapat dilaksanakan dengan memenuhi unsur akuntabilitas dan transparansi. Serta memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada seluruh masyarakat Kota Bima,” katanya.
Siswadi mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan asistensi ini dilakukan secara paralel atau bersama-sama dengan BPKAD dan tim terkait lainnya, untuk efisiensi waktu pelaksanaan, sehingga dapat memenuhi target waktu yang ditetapkan.
“Pada tahap selanjutnya, kami akan melakukan asistensi seluruh tahapan dan prosedur penanganan, termasuk didalamnya reviu pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Pemerintah,” tambahnya.
*Kahaba-04
