oleh

Polemik Penerima BLT, H Muhidin: Itu Langsung dari Pemerintah Pusat

-Kabar Bima-29 kali dibaca

Kota Bima, Kahaba.- Polemik persoalan penerima BLT di Kelurahan Sadia sehingga menyebabkan penyegelan kantor kelurahan, ditanggapi Kepala Dinas Sosiap (Disos) Kota Bima, H Muhidin.

Kepala Dinas Sosial Kota Bima H Muhidin. Foto: Bin

Menurutnya, data warga penerima bantuan dimaksud langsung dari pemerintah pusat, tidak melalui Dinsos setiap kabupaten dan kota.

“Itu data dikirim oleh pusat, penerima bantuan by name by addres, pusat juga berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujarnya, kemarin.

Muhidin menjelaskan, DTKS merupakan data tahun 2011 kemudian diverifikasi ulang tahun 2015. Data itulah kini digunakan pemerintah pusat menyalurkan BTS.

Sebenarnya kata H Muhidin, pihaknya sedang melakukan verifikasi ulang data DTKS, namun terjadi pendemik Covid-19 di Indonesia sehingga pemerintah pusat akhirnya menggunakan data lama.

Adanya tudingan amburadulnya data penerima BLT atau BST keterlibatan Dinsos, Fasilitator kelurahan dan Lurah? Muhidin membantah keras soal itu. Karena data penerima bantuan BST tidak bisa dirubah oleh Dinsos dan lurah.

“Data itu langsung dari pusat,” katanya.

Sementara data diusulkan lurah saat ini adalah data untuk warga penerima bantuan JPS Kota Bima setara sedang dalam proses verifikasi data.  Data itu pula akan dipakai oleh Dinsos melakukan verifikasi keluarga penerima bantuan, agar tidak dobel mendapat bantuan. Termasuk sudah menerima BLT, PKH, Bantuan Pangan Tunai maupun JPS Gemilang.

“Bagi warga yang belum mendapatkan bantuan BLT atau BTS, kan masih ada bantuan JPS Gemilang, JPS Kota Bima setara serta bantuan APBD lainnya. Sehingga diupayakan tidak akan ada penerima bantuan dobel, tapi hanya 1 kali,” bebernya.

Muhidin menegaskan, pada awal tahun 2020 pihaknya telah menerima data terbaru untuk penerima bantuan BLT yaitu sekitar 19 ribu lebih, tapi karena terkendala pandemi Covid-19 sehingga pihaknya urung melakukan verifikasi vaktual di lapangan.

“Setelah pandemi ini berakhir, kami akan berkerjasama dengan lurah untuk melakukan verifikasi. Sehingga bisa mengusulkan data penerima bantuan yang baru, berdasarkan kriteria dan aturan,” imbuhnya.

*Kahaba-04

Komentar

Kabar Terbaru