Kabupaten Bima, Kahaba.- Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Desa Ngali (APDN) menggelar unjuk rasa di depan kantor Desa Ngali, Rabu (13/5). Massa menyorot pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Ngali tahun 2020.
Dalam orasinya, Korlap Aksi Rajulan mendesak Kepala Desa Ngali beserta jajaran dan BPD membuka informasi pengelolaan ADD Ngali tahun 2020 sebagai bentuk tranparansi informasi kepada publik.
“Kami mendesak Pemdes dan BPD untuk melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah desa untuk meningkatkan transparansi publik dalam mendukung pembangunan desa,” desaknya.
Ia juga meminta Kepala Desa Ngali agar segera menyalurkan bantuan terdampak Covid-19 kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesui data. Kemudian meminta Kades agar menjelaskan dan mempertanggungjawabkan dugaan pungutan liar pada program pengadaan sertifikat tanah masyarakat Ngali.
“Persoalan pengadaan sertifikat tanah serta anggaran bantuan Covid-19 harus segera diselesaikan,” katanya.
Lalu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, ia meminta kepada kepala Desa Ngali dan jajaranya agar menjelaskan kepada masyarakat segala program yang menggunakan anggaran negara untuk membangun desa dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Desa Ngali Ihwan menyampaikan apresiasi atas aksi yang dilakukan warga dengan menyampaikan aspirasi yang teratur.
“Terima kasih kepada masa aksi, saya selaku kepala desa yang baru tidak tahu tentang masalah ADD tahun 2020, itu urusan kepala desa yang lama,” ungkapnya.
Ihwan mengajak warga agar mengawal proses pembangunan desa yang menggunakan anggaran negara agar tertata dengan baik sesuai dengan rencana.
Sementara masalah pengadaan sertifikat tanah kata dia, pihaknya benar- benar tidak tahu adanya pingutan liar. Karena itu, dia akan menanyakan hal itu kepada aparatur desa setempat.
“Masalah pengadaan sertifikat tanah dan pungli saya akan tanyakan kepada aparatur desa,” pungkasnya.
*Kahaba-09
