Kabar Bima

Carut Marut Kondisi Daerah, Dewan Kecewa Cara Kerja Pemkot Bima yang Terkesan Amatiran

464
×

Carut Marut Kondisi Daerah, Dewan Kecewa Cara Kerja Pemkot Bima yang Terkesan Amatiran

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin memberikan catatan buruk untuk Pemerintah Kota Bima diakhir Ramadan kali ini. Ia mengaku miris mendengar  kekisruhan dan  buruknya perjalanan pemerintahan akhir akhir ini.

Carut Marut Kondisi Daerah, Dewan Kecewa Cara Kerja Pemkot Bima yang Terkesan Amatiran - Kabar Harian Bima
Anggota DPRD Kota Bima Amir Syafrudin. Foto: Bin

Kata dia, belum selesai masalah bantuan Covid-19 disejumlah tempat seperti di Kelurahan Sadia, muncul lagi di Lampe. Kemudian timbul lagi kekecewaan petugas pos Covid di batas kota, insentif K2 yang sudah 5 bulan belum dibayar. Kemudian guru ngaji, marbot, imam masjid yang biasanya sebelum lebaran sudah menerima insentif. Tetapi hari ini mereka kecewa.

Carut Marut Kondisi Daerah, Dewan Kecewa Cara Kerja Pemkot Bima yang Terkesan Amatiran - Kabar Harian Bima

“Sama seperti saya, saya kecewa dengan kerja Pemkot Bima yang terkesan amatiran,” ungkapnya, Jumat (22/5).

Padahal, menurut Duta PKS itu, mereka yang ada di dewan sudah sering berkordinasi dengan pemerintah eksekutif untuk melakukan percepatan pencairan anggaran. Tetapi masih saja mendengar berita buruk di penghujung bulan yang penuh berkah ini.

Kata dia, masyarakat, honorer K2, guru ngaji dan sebagainya adalah orang yang harus didahulukan. Kondisi sekarang sungguh memukul mereka, oleh karenanya honor itu sangat berarti bagi kelangsungan hidup mereka.

“Kasihan mereka kalau sampai lebaran tidak juga kunjung dibayar,” sesalnya.

Bagi dia, carut marut kondisi akhir-akhir ini harus segera diakhiri. Kendati ia memahami jika pemerintah sudah maksimal, tetapi baginya yang dilakukan saat ini belum cukup.

“Walikota harus hadir dalam kesemrawutan ini,” tegasnya.

Mestinya sambung Amir, pemimpin harus ada di tengah masyarakat untuk meyakinkan mereka bahwa bantuan akan datang dan insentif akan dibayar. Karena sudah dianggarkan dan memanggil seluruh pelaksana kebijakan untuk memastikan kebijakan tersebut tepat dan cepat.

“Agar masyarakat juga tenang dan bisa mengevaluasi dimana kendalanya,” pungkas Amir.

Ia pun merasa khawatir jika masalah yang timbul tak segera dibenahi. Maka dalam periode ini masyarakat akan menilai pemerintah gagal menjalankan tugasnya. Apalagi Walikota hanya efektif bekerja 3,5 tahun saja, selebihnya akan muncul tahun politik yang akan menyita energi dan akan mengurangi efektivitas pemerintah dalam bekerja.

*Kahaba-01