oleh

PBB di Kota Bima Sudah Dijalankan dengan Baik dan Transparan

-Kabar Bima-29 kali dibaca

Kota Bima, Kahaba.- Jajaran DPC PBB  Kota Bima menyampaikan sejumlah klarifikasi terkait sorotan para pendiri partai, tentang dinamika berpartai yang sudah dinilai melenceng dari marwah dan kaidah partai. (Baca. Pendiri PBB Berkomentar Soal Dinamika di Kubu Partai)

Pengurus DPC PBB Kota Bima saat foto bersama. Foto: Bin

Ketua DPC PBB  Kota Bima Syamsuddin mengawali klarifikasinya menjelaskan tentang soal pengurus. Setelah dilaksanakan mediasi di Mahkamah Partai, pihaknya sudah bersurat secara resmi kepada Salahuddin Haris, Hj Anggriani, Umar Dani dan H Mustamin, disertai surat pernyataan kesediaan menjadi Badan Kehormatan Cabang (BKC), dan Majelis Pertimbangan Cabang (MPC).  (Baca. Ketua DPC PBB Kota Bima Dilapor Polisi)

Setelah surat itu diserahkan, yang mengembalikan sebagai tanda bersedia hanya Hj Anggriani.  Kemudian H Mustamin datang mengembalikan dengan menyampaikan bahwa dirinya akan diakomodir di DPW PBB NTB. (Baca. Dituding Cacat Hukum, Pengurus PBB Desak DPP Batalkan Hasil Muscab)

“Umar Dani dan Salahuddin Haris tidak mengembalikan. Jadi kalau kita dibilang tidak akomodir, kita sudah melaksanakannya,” tegas Syamsuddin di rumahnya, Rabu malam (27/5).

Mengenai pendiri partai yang tidak dimasukan dalam pengurus sambungnya, pengurus inti di PBB hanya berjumlah 10 orang, di SK kan oleh DPP PBB. Namun karena ada pertimbangan pendiri dianggap senior pada partai, maka sesuai dengan kesepakatan di Mahkamah Partai, yang menggugat tetap akan diakomodir dan akhirnya disepakati. (Baca. Ketua PBB: Muscab Sudah Berjalan Sesuai Ketentuan)

“Artinya mereka tetap menjadi pengurus, tapi bukan pengurus inti sebanyak 10 orang itu,” jelasnya.

Kemudian soal sorotan adanya orang baru yang dilibatkan dalam pengurus, menurut Syamsuddin sebenarnya bukan orang baru. Karena dalam pengurus tidak ada istilah orang baru, semua orang partai.

Jika bicara pendiri pun, salah seorang pengurus saat ini yakni A Gani juga pendiri PBB di Bima. ia merupakan mantan Ketua PAC Monta tahun 1998-1999. Namun karena ada aturan pemerintah waktu itu PNS yang aktif berpolitik diminta untuk memilih. Maka A Gani memilih untuk menjadi PNS.

“Jadi mereka – mereka ini bukan orang baru, salah satunya pendiri dan yang lain sudah ikut Caleg semua,” katanya.

Menjawab tentang sorotan tidak transparan, Syamsuddin mengungkapkan jika sebenarnya Salahuddin Haris, Ridwan dan Umar Dani telah memanggilnya waktu periode sebelumnya, untuk klarifikasi dan memberi nasehat. Ia pun sudah menyampaikan semua persoalan keuangan dan dianggap sudah selesai.

Rapat kedua lagi tambahnya, yang difasilitasi oleh MPC di rumah Salahuddin Haris, ia sudah menyampaikan semua, termasuk membawa dokumen keuangan secara transparan dan semua telah selesai pada waktu itu.

“Pak Salahuddin sendiri yang menyampaikan ini sudah jelas. Jadi saya kira ini menjadi bukti bahwa kami DPC mengindahkan nasehat dan panggilan itu, dan kami sudah melaksanakan apa yang menjadi harapan MPC dan BKC,” terangnya.

Pada kepengurusan yang sekarang menurut Syamsuddin, terkait marwah partai pihaknya mulai melakukan gebrakan dengan nmendekati tokoh-tokoh masyarakat. Baik itu yang saat ini sebagai birokrasi maupun yang non birokrasi. Ini dilakukan dalam dalam rangka menghadapi pemilu 2024.

“Orang – orang yang kita datangi itu siap akan bergabung dengan PBB,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Sekertaris DPC PBB Kota Bima Jakariah menyampaikan klarifikasi soal laporan polisi yang dilayangkan oleh Salahuddin AB. Ia mengingakan agar tidak main-main dengan hukum, karena harus ada bukti dan saksi.

“Jadi jangan sampai nanti akan kembali berdampak pada yang melapor jika tidak memiliki bukti kuat dan saksi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC PBB Kota Bima Ahmad Miftah menyampaikan terimakasih kepada para pendiri PBB di Kota Bima, karena telah menunjukan kepeduliannya pada partai. Kritik dan sorotan tersebut dianggapnya sebagai bentuk kepedulian dan rasa sayang, guna besar dan jayanya PBB di Kota Bima.

Mengenai transparan pengelolaannya PBB pada kepengurusan yang saat ini, diakui Miftah sudah sangat bagus. Semua dilaksanakan sesuai prosedur partai. Tidak ada kebijakan dan arahan yang keluar dari mekanisme dan aturan partai.

“Semua sudah transparan, dan PBB di Kota Bima telah berjalan dengan baik dan maksimal,” tandasnya.

*Kahaba-01

Komentar

Kabar Terbaru