Kota Bima, Kahaba.- Pesta akad nikah ajudan Walikota Bima dan anak Wakil Ketua DPRD Kota Bima di tengah Pandemi Covid-19 ramai diperbincangkan di jagad medsos. Tak sedikit juga yang menyesalkan acara itu dilaksanakan disaat pemerintah gencar melawan wabah berbahaya tersebut. (Baca. Akad Nikah Anak Wakil Ketua DPRD di Tengah Covid-19 Disorot Warga)
Akad nikah dengan mengundang orang banyak tentu harus sepengetahuan dan seizin Kantor Urusan Agama setempat. Apakah KUA Kecamatan Raba telah memberikan izin? (Baca. Akad Nikah di Tengah Pandemi Juga Dihadiri Walikota dan Wawali Bima)
Kepala KUA Kecamatan Raba Ibnu Hajar mengaku, sejak permohonan nikah disampaikan pemilik acara, pihaknya telah memberitahu sekaligus mengingatkan, akad nikah tidak boleh dihadiri lebih dari 6 atau 7 orang.
“Itu aturan dan edaran yang mesti dipatuhi,” katanya.
Menurut Ibnu, pihaknya sejak awal sudah memberitahu dan mengingatkan. Juga dijelaskan aturan akad nikah. Apabila menikah di kantor KUA tidak dipungut biaya alias gratis. Sementara nikah di luar kantor KUA, biayanya Rp 600 ribu.
Lantas ditanya sikap KUA mengenai pesta akad nikah tadi malam yang ramai dihadiri undangan, bahkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Bima dan sejumlah pejabat? Ibnu mengaku tidak bisa berbuat apa-apa.
“Saat akad nikah tadi malam, pada posisi panggung tempat prosesi akad nikah hanya terisi 7 orang terkait ijab kabul saja,” terangnya.
Kenapa tidak diingatkan atau dihentikan prosesi pernikahan itu, apa karena disaksikan para pejabat penting daerah ini? Kepala KUA Kecamatan Raba ini beralasan tidak mungkin menghentikan prosesi akad nikah. Apalagi posisi tempat atau panggung akad nikah sesuai protap pernikahan saat.pandemi Covid-19.
“Soal segan dan tidak segan, saya tidak segan sama siapapun,” tegasnya.
*Kahaba-01
