Kabupaten Bima, Kahaba.- Para pelaku perjalanan mengeluhkan biaya pembuatan surat keterangan sehat yang dinilai sangat mahal. Pasalnya, saat Covid – 19 melanda dunia, para pelaku perjalanan yang hendak keluar daerah harus membuat keterangan kesehatan di klinik maupun di rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah.
Warga Kecamatan Bolo Zulkifli mengatakan, untuk mendapatkan surat keterangan sehat, pihaknya harus merogok uang yang tidak sedikit, yakni Rp 590 ribu.
“Kami menduga ada aroma bisnis terkait kebijakan tersebut,” duganya, Selasa (2/6).
Kata Zulkifli, kalau pun biaya tersebut termasuk harga alat Rapid Test, pemerintah sangat keliru dalam mengambil kebijakan. Karena menurutnya, Covid-19 merupakan musibah yang sudah mendunia, sehingga tidak mestinya membebankan biaya pembelian alat ke pelaku perjalanan atau warga.
“Covid-19 adalah musibah, kenapa pengadaan alat Rapid Test dibebankan ke pelaku perjalanan,” tanyanya.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan seperti itu, kalau pun biaya tersebut termasuk harga alat Rapid Test, kenapa tidak menggunakan anggaran penanganan Covid-19.
“Pemerintah jangan menyusahkan warga, mana anggaran Covid-19 untuk membeli alat Rapit Test itu,” ketusnya.
Warga Kecamatan Madapangga Syafrudin mengaku dirinya dan puluhan warga lainnya hendak ke Jakarta untuk menjual sapi. Dia juga ikut mengeluhkan kebijakan pemerintah karena harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membuat surat keterangan sehat.
“Biaya pembuatan surat keterangan sehat terlalu tinggi dan sulit dijangkau. Padahal tujuan kita ke Jakarta hanya untuk mengadu nasib,” ujarnya.
Dia menyesalkan munculnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini, karena sangat membebani masyarakat.
“Kita hanya masyarakat awam yang mencoba mengadu nasib di kota besar. Mestinya jangan dibebani untuk mengeluarkan uang sebanyak itu,” keluhnya.
*Kahaba-10
