Penggunaan Anggaran Covid-19 tidak Transparan, Kantor Lurah Sambinae Disegel

Kota Bima, Kahaba.- Menilai penggunaan anggaran Covid-19 di Kelurahan Sambinae tidak transparan, Karang Taruna Garuda Sambinae, RT, RW serta masyarakat menyegel Kantor Lurah Sambinae, Rabu (3/6) sekitar pukul 11.30 Wita. (Baca. Kesal, RT di Sambinae Kembalikan Insentif Covid-19)

Kondisi Kantor Lurah Sambinae saat disegel warga. Foto: Deno

Ketua Karang Taruna Garuda Ramli menyampaikan, ada beberapa hal yang menjanggal dalam penggunaan anggaran Covid-19. Seperti anggaran pengadaan pos jaga maupun anggaran pengadaan portal.

Menurut dia, harusnya lurah memperdayakan masyarakat, RT, RW dan Karang Taruna untuk pembuatan portal dan pos jaga, tidak harus dipesan di kelurahan lain.

“Pemerintah Kelurahan tidak pernah melakukan koordinasi dengan RT, RW dan Karang Taruna serta masyarakat untuk pembuatan portal dan pos jaga dan memilih kerja sendiri,” sorotnya.

Sedangkan di Kelurahan Sambinae kata Ramli, masih banyak masyarakat yang berprofesi sebagai tukang kayu dan tukang las untuk diperdayakan membuat portal dan pos jaga. Namun lurah malah memesan pos jaga di Kelurahan Jatibaru dan memesan portal di Kelurahan Dara.

Sikap lurah tersebut pun sangat disesalkan, karena penggunaan anggaran Covid-19 tidak harus dengan cara seperti itu. Mestinya lurah membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat RT, RW dan Karang Taruna.

“Kami akan membuka penyegelan ini setelah pihak Inspektorat, BPPKAD, BAPEDDA dan bendahara kelurahan datang untuk memberikan klarifikasi penggunaan anggaran Covid-19,” tegasnya.

*Kahaba-05

Bagikan Berita:
Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. MENO

    Pemerintahan Kelurahan sering dinilai tidak transparan hari bukan yang pertama kali Kantor Kelurahan di Segel Rakyat, sedih wibawa pemerintah kelurahan semakin tidak berwibawa, ditengah wabah corona ini, semua persoalan sama masalah tuntutan masyarakat terkait dg transparansi, bagaimana upayanya agar masalah yang yang saru ini menyelesaikan masalah, Pemkot bisa mencarikan solusi. Pada Hal kemarin Kota Bima baru saja menerima pengakuanndari BPK perwakilan NTB dg predikat WTP, jangan yang sedikit merusak susu sebelanga, secepat dicarikan solusi

  2. Ateng

    Sulit bagi lurah dpa harus semua di tau oleh masyarakat… Akhirnya masyarakat jadi badan pemeriksa keuangan kelurahan… Apa gunanya inspektorat dan BKP… Mngk BKP yang datang itu jadi BKP yg tidak memiliki legitimasi yang jelas perlu di pertanyakan melihat kondisi kota yg penuh demgan keributan… Mngk aja BKP bodong yg datang atau BKP aspal… Kadang masyarakat sudah memasuki ranah yg bukan lagi ramahx….. Sampai harus membuka dpa apa gunanya itu inspektorat bubarkan aja … Biar masyarakat yg mengaudit semua laporan keuangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *