BK DPRD Terima Pengaduan Etik Soal Akad Nikah di Tengah Pandemi

Kota Bima, Kahaba.- Selain melaporkan ke Polres Bima Kota, para advokat juga telah menyampaikan pengaduan soal akad nikah anak Wakil Ketua DPRD Kota Bima di tengah Pandemi Covid-19, ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bima. Tuntutannya, meminta agar ditindak secara etika.

Ketua BK DPRD Kota Bima Sukri Dahlan dan anggota H Mustamin. Foto: Ist

Terhadap pengaduan tersebut, BK DPRD Kota Bima mulai bekerja dan siap menuntaskan laporan dimaksud, sesuai dengan wewenang dan aturan yang ada.

“Kami telah terima pengaduan itu dan akan menuntaskannya sesuai kewenangan serta aturan,” ujar Ketua BK DPRD Kota Bima Sukri Dahlan, Jumat (5/6).

Sukri yang didampingi anggota BK H Mustamin memastikan BK akan bekerja serius tanpa memandang itu kaitan dengan anggota sendiri, apalagi menyangkut kepentingan umum akan bekerja cepat.

“Kami tetap berpijak pada aturan yang berlaku. Untuk itu kami minta masyarakat khusus para advokat yang melapor, bisa memberikan waktu dan kesempatan pada BK untuk bekerja,” katanya.

Ia menambahkan, mengenai hasil dan keputusanya nanti tergantung pada proses pemeriksaan, baik orang pun materi aduan. Kendati demikian, pada intinya BK hanya memproses urusan etika, tidak masuk dalam wilayah hukum.

*Kahaba-01

Bagikan Berita:
Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. Munir Husen Dosen STIH Muhammadiyah Bima

    Ketua BK DPRD Kota Bima yang terhormat, sekedar mengingatkan bahwa tupoksi BK itu hanya pelanggaran etika, bukan pelanggaran hukum, baca baik-baik Peraturan DPRD kota Bima, agar tidak salah menerapkan hukuman terhadap Wakil Ketua DPRD Kota bima. Jangan Ada dikriminasi pemeriksaan seseorang, BK harus mengetahui apakah diatur dalam tatib dewan ketika ada pelanggaran etik semua anggota dewan hadir kemudian yang diperiksa hanya shohibul hajat. yang kebetulan sebagai wakil Rakyat. Kita sepakat bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, ssmua orang sama didepan hukum, tapi menghukum seseorang dengan tidak adilan itu adalah kesalahan. Kami tidak bermaksud untuk.membela atau melindungi, tidak memiliki kepentingan secuil apapun, tetapi pemeriksaan yang zalim misal x dengan membedakan perlakuan ini kurang arif. setiap orang berhak untuk melaporkan dan itu harus dihormati. Tetapi yang menyangkut proses oleh BK itu harus sesuai Tata Tertib Dewan, mohon maaf kl sekiranya ada bahasa yang tidak berkenan utk sdr sy di BK ini hanya urung pemikiran utk kita semua, selamat bekerja dan sukses semoga tugasmu yang mulia Allah Ridho

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *