oleh

AMPW Tuntut Transparansi Penggunaan Anggaran Covid-19

-Kabar Bima-5 kali dibaca

Kabupaten Bima, Kahaba.- Tuntut Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan transparansi penggunaan anggaran serta  pendistribusian beberapa bantuan di Desa Woro, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Woro (AMPW) menggelar aksi demonstrasi, Selasa (9/6).

AMPW saat aksi tuntut transparansi penggunaan anggaran Covid-19. Foto: Ist

Sama seperti aksi-aksi sebelumnya, AMPW menyampaikan 9 tuntutan ke pemerintah setempat. Pasalnya, sejak aksi pertama dan kedua, AMPW tidak mendapat respon dari pemerintah desa setempat.

Korlap Aminulah mengatakan, Pemerintah Desa Woro telah melanggar kesepakatan yang dibuat bersama AMPW di DPMDes. Karena itu, pihaknya meminta Pemdes setempat segera mempertanggungjawabkan berkurangnya anggaran BLT Dana Desa dari presentase 30 persen yakni sebesar Rp 306.360.300 menjadi hanya Rp 270.000.000.

“Sesuai hasil audiensi kami yang pertama, kalau dihitung dari 30 persen BLT DD itu sebanyak Rp 306.360.300, tetapi berkurang menjadi Rp 270.000.000,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya menuding mendistribusikan bantuan Covid-19 oleh Pemdes setempat tidak sesuai tahapan dan mekanisme. Selain itu, pendistribusian bantuan juga tidak dilakukan sesuai by name by adres. Sehingga banyak yang mendapatkan bantuan dobel.

Karena itu, pihaknya meminta Pemdes setempat agar professional dalam menjalakan tugas dengan meningkatkan etos kerja.

“Kami juga menuntut agar ada transparansi anggaran belanja pencegahan Covid-19 dan transparansi RPJMDes, RKPDes dan APBDes,” katanya.

Jendral Lapangan Mulyadin mengungkapkan, sebelum dilakukan aksi jilid ini, banyak anggota mereka yang mendapatkan teror dalam bentuk informasi yang menakuti. Sehingga banyak anggota aksi yang tidak hadir dan berdampak pada jumlah massa.

“Saat kami melakukan aksi Long March menuju Kantor Desa Woro, kami dihadang masyarakat yang menurut kami adalah masyarakat yang fanatik terhadap Pemdes. Mereka terlihat arogan seperti sikap preman, entah tujuannya apa,” ungkapnya.

Karena itu kata dia, aksi itu dibatasi oleh pihak keamanan agar tidak diteruskan, untuk menghindari adanya gesekan atau hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kami akan segera melaporkan secara resmi masalah ini kepada pihak yang berwajib dengan pengaduan asas praduga penyelewengan anggaran dan bantuan Covid-19,” tegasnya.

*Kahaba-10

Komentar

Kabar Terbaru