Kota Bima, Kahaba.- Ketokohan figuritas H Arifin mantan Sekko Jakarta Timur mendapatkan legitimasi dari sejumlah tokoh nasional asal Bima, maupun akademisi asal Bima yang tersebar di berbagai daerah di tanah air.
Sebut saja Feisal Tamin mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Doktor Hamdan Zoelva mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Burhan Djabir Magenda ilmuan politik UI sekaligus mantan Anggota DPR RI, H Burhanudin mantan Walikota Jakarta Barat, DR Bukhari Fakkah dari Makassar, dan lain-lain, memberi apresiasi atas kesiapan H Arifin mewakafkan sisa umur mengabdi membangun kampung halaman di Kabupaten Bima.
Direktur Lembaga Riset Demokrasi dan Perdamaian yang juga Alumni UNHAS, Jaidin Juraputra mengapresiasi para tokoh-tokoh kredibel di atas, di samping memperkuat konsolidasi H Arifin juga menjelaskan jejak pengabdian H Arifin sebagai mantan pejabat birokrat DKI yang tidak meninggalkan noda dan cela selama berada dalam pemerintahan, maupun dalam ranah interaksi sosial kemasyarakatan.
“Pengakuan orang-orang yang kredibel terhadap seseorang mustahil terjadi tanpa mengetahui detail rekam jejak seseorang itu. H Arifin telah tiba pada titik itu walau sudah purna tugas,” katanya saat menyampaikan siaran pers ke media ini, Sabtu kemarin.
Menurut Jaidin, pada level elit politik pengambil keputusan, H Arifin secara sah dan otentik telah membuktikan ketokohan ketika secara mengejutkan, DPP Partai Demokrat mengeluarkan “surat tugas” untuk dan atas nama H Arifin calon bupati Bima.
Padahal, partai Demokrat baik di tingkat DPC maupun DPD sama sekali tidak pernah atensi apalagi memperjuangkan H Arifin. Artinya, melalui pembuktian surat tugas dari DPP partai Demokrat, mudah dibaca bahwa H Arifin memiliki networking dengan lingkungan strategis pengambil keputusan pada level elit.
“Hal yang sama seperti yang terjadi di DPP Partai Demokrat, secara alami akan terjadi juga di partai lain. Kenapa bisa begitu? Keputusan DPP Partai Demokrat mengeluarkan surat tugas bagi H Arifin menjadi taruhan etis dan sejarah bagi elit DPP Demokrat bila gagal menjahit peta koalisi partai di tingkat elit DPP-DPP partai,” jelasnya.
Tentu saja H Arifin diuntungkan sebab dampak politis keluarnya surat tugas DPP Partai Demokrat memudahkan H Arifin membangun komunikasi politik yang berkualitas dengan elit politik di partai lain.
“Pada titik itu, mudah disimpulkan bahwa elit DPP Partai Demokrat adalah mentor politik H Arifin yang langsung mengawasi arah peta koalisi partai maupun pasangan yang tepat mendampingi H Arifin,” urainya.
Kata Jaidin, H Arifin dituntut kecerdasan dengan taktik yang baik untuk menerjemahkan kepentingan strategis elit parpol pengusung kelak melalui kemampuan konsolidasi yang terukur dan bertahap dengan biaya murah, kemampuan menjelaskan visi, misi, strategi dan program di ruang publik, di layar teknologi media mainstream, maupun dalam debat-debat cerdas di forum KPUD kelak, bahkan di forum akademisi sekalipun bila diperlukan.
Sehingga dukungan yang meluas dari tokoh-tokih kredibel asal Bima di pentas nasional maupun dukungan total DPP partai Demokrat dan partak lain yang sedang berproses mampu ditindaklanjuti melalui otoritas yang kuat dan berwibawa, untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel, tumbuhnya kehidupan sosial yang nyaman, keadilan distribusi pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Semoga H Arifin menjadi jawaban harapan bersama elit, cendekia, maupun arus bawah,” harapnya.
*Kahaba-01
