Kota Bima, Kahaba.- Front Persatuan Rakyat Kota Bima Menggugat menggelar demonstrasi di depan Kantor Walikota Bima, Kamis pagi (18/6) menuntut sejumlah masalah yang terjadi di daerah. Puluhan massa aksi sebelumnya melakukan long march dari Kelurahan Sadia, menuju Mako Polres Bima dan berorasi di Kantor Walikota Bima.
Massa aksi menyorot sejumlah masalah seperti Pemerintah Kota Bima yang terindikasi menciptakan kegaduhan di masyarakat. Kemudian menyiarkan berita yang simpang siur mengenai alokasi dan besaran anggaran pencegahan Covid-19 Rp 14 miliar. Padahal Pemerintah Kota Bima menyembunyikan tentang alokasi dana dan besaran anggaran pencegahan Covid-19 yang sebenarnya Rp 23,8 Miliar.
“Ada sejumlah masalah yang muncul seperti pemanfaatan anggaran tersebut yang terindikasi tidak tepat sasaran. Lalu data penerima bantuan Covid-19 terindikasi tidak valid,” sorot Irfan, salah satu massa aksi.
Tidak hanya itu, DPRD Kota Bima juga dinilai tidak menjalankan fungsi kontrol dengan baik. Untuk itu menuntut kepada DPRD Kota Bima mendesak pihak Pemerintah Kota Bima untuk membeberkan secara terbuka tentang alokasi dan pemanfaatan anggaran pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 kepada masyarakat.
“Kami juga mendesak DPRD Kota Bima agar memanggil dan memeriksa Walikota Bima beserta jajaran terkait
pemanfaatan dana belanja tak terduga yang terdapat dalam RAB penggunaan anggaran pencegahan Covid-19 yang fantastis,” katanya.
Selain anggaran Covid-19, massa aksi juga menyorot pembangunan Taman Kodo. Karena Pemerintah Kota Bima telah lalai merencanakan pembangunen pada lahan yang bukan miliknya dan akibat kecerobohan tersebut negara dirugikan sebesar Rp 4 Miliar.
Masalah kelangkaan air bersih Juga tidak lepas dari sorotan para demonstran. Pemerintah dinilai tidak memiliki itikad haik terhadap perencaan secara terpadu tentang penanggulangan krisis air bersih yang merupakan kebutuhan vital masyarakat.
“Kami mendesak Pemerintah Kota Bima agar merasionalisasikan anggaran untuk pembangunan jaringan air bersih, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” desak Chapung, massa aksi lain.
Tuntutan lain yang disampaikan yakni soal rumah relokasi pasca banjir senilai Rp 166,9 miliar. Pemerintah Kota Bima dinilai tidak transparan tentang penggunakan anggaran relokasi rumah bantaran sungai pasca banjir 2016 yang dikonsentrasikan pada 3 titik yaitu di Kelurahan Jatibaru Timur, Lingkungan Oi Fo’o keluraahan Oi Fo’o dan di Lingkungan Kadole Kelurahan Oi Fo’o.
Pada program itu, Pemerintah Kota Bima disinyalir tidak transparan tentang kelompok masyarakat (Pokmas) pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah relokasi. Juga tidak transparan tentang pembangunan unsur-unsur penunjang rumah relokasi, antara lain pembanguna jalan, pemasangan jaringan listrik, pemasangan jaringan air bersih serta instalasi bagi perumahan relokasi.
Demonstrasi pun masih berlangsung pagi ini, massa aksi meminta kepada Walikota untuk keluar dan menemui para demonstran, untuk memberikan klarifikasi terkait sejumlah persoalan yang terjadi.
*Kahaba-01/04
