Kabar Bima

Ada Masalah, Bagian Kesra Tahan Pencairan Anggaran Masjid Baitul Hamid

254
×

Ada Masalah, Bagian Kesra Tahan Pencairan Anggaran Masjid Baitul Hamid

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Karena ada dugaan penyalahgunaan dana bantuan di Masjid Baitul Hamid Kelurahan Penaraga, mengharuskan Pemerintah Kota Bima mengambil langkah antisipasi dengan tidak mencairkan anggaran untuk pekerjaan di tahun 2020. (Baca. Dana Masjid Baitul Hamid Ratusan Juta Diduga Dikorupsi)

Ada Masalah, Bagian Kesra Tahan Pencairan Anggaran Masjid Baitul Hamid - Kabar Harian Bima
Kabag Kesra Kota Bima H Ahmad. Foto: Bin

Kabag Kesra Setda Kota Bima H Ahmad menyampaikan, tahun 2020 pemerintah daerah telah menganggarkan bantuan dana senilai Rp 25 juta untuk masjid tersebut. Tapi karena saat ini sedang ada masalah, pihaknya belum bisa mencairkan hingga masalah tersebut selesai. (Baca. Sorot Tidak Transparan Kelola Anggaran Masjid Baitul Hamid, Warga Mengadu ke Yayasan Islam)

Ada Masalah, Bagian Kesra Tahan Pencairan Anggaran Masjid Baitul Hamid - Kabar Harian Bima

“Baru-baru ini kami menerima proposal permohonan pencairan dari Masjid Baitul Hamid ditandatangani oleh pengurus lama H Sudirman,” ujarnya, Senin (22/6). (Baca. Mantan Pengurus Masjid Baitul Hamid Beberkan Rincian Penggunaan Dana)

Ahmad menuturkan, setelah mememeriksa dengan seksama proposal tersebut. Terdapat tanda tangan ketua pengurus lama, sedangkan yang diketahui saat ini telah ada Pelaksana Tugas (Plt) ketua yang baru. Jadi sebelum adanya ketua definitif, dirinya tidak bisa memberikan rekomendasi pencairan dana. (Baca. Klarifikasi Penggunaan Anggaran Masjid Masjid Baitul Hamid Dinilai Pembohongan Publik)

“Kami memilih untuk menunda pencairan dana itu. Sembari menunggu hasil pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari Yayasan Islam Bima. Terutama proses pemasukan dan pengeluaran dana masjid selama 5 tahun terkahir,” katanya.

Ahmad pun memilih untuk tidak ingin berkomentar banyak, soal informasi LPJ 5 tahun terakhir dari pengurus lama, apalagi tidak tertera laporan penerimaan bantuan dari Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Provinsi NTB. Karena harus melihat dulu Surat Keputusan (SK) pemberian bantuan secara resmi.

“Seingat saya pemerintah Kota Bima dan Pemprov NTB pernah menyalurkan bantuan masjid dalam 5 tahun terkahir, hanya saja nominal dan tahun berapa tidak saya ingat karena baru menjabat,” terang Ahmad .

Kendati demikian, dalam waktu dekat dia akan berkoordinasi dengan bendahara BPKAD, untuk mengecek kapan dan berapa jumlah bantuan yang pernah diberikan oleh Pemerintah Kota Bima.

*Kahaba-04