oleh

Bupati Bima Harus Sikapi Serius Tuntutan Warga Langgudu

-Kabar Bima-8 kali dibaca

Kabupaten Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kabupaten Bima Edi Mukhlis meminta Bupati Bima untuk serius menindaklanjuti tuntutan ratusan warga Langgudu Selatan. Infrastruktur jalan dan jembatan dan yang diminta merupakan kebutuhan vital yang sesegera mungkin direalisasikan. (Baca. Belum Ditemui Bupati Bima, Warga Langgudu Selatan Bermalam di Kantor Pemda)

Anggota DPRD Kota Bima Kabupaten Bima Edy Mukhlis. Foto: Hardi

Sejak Senin kemarin, warga setempat hadir di kantor Bupati Bima dan meminta agar infrastruktur jalan jembatan mereka diperbaiki. Karena belum mendapat tanggapan dari pemerintah, warga pun memilih bermalam di depan kantor setempat.

“Saya kira solusinya sederhana saja. Bupati turun dan temui warga Langgudu yang demo, minta maaf dan memastikan pada 2021 tuntutan itu akan direalisasikan,” katanya, Selasa (30/6).

Menurut pria yang juga warga asli Kecamatan Langgudu itu, selama kurun waktu 4 tahun terakhir ini keberpihakan anggaran untuk rakyat minim, terutama terkait infrastruktur jalan dan jembatan.

“Jadi sangat wajar masyarakat menjerit dan meminta perbaikan infrastruktur dari pemerintah,” sorotnya.

Jika saja pemerintah peduli dan memiliki visi membangun dengan melihat potensi dan prospek yang ada di wilayah Langgudu Selatan, maka alokasi anggaran Rp 5 Milir pertahun saja menjadi logis dan tepat dalam memahami karakter pembangunan.

“Langgudu bagian selatan itu dijadikan primadona baru dalam menyongosong tatanan ekonomi dan pariwisata yang menjanjikan. Tentu jalan dan jembatan sebagai akses pertumbuhan ekonomi harus diperhatikan sungguh-sungguh,” katanya.

Pria yang juga Ketua Komisi III yang membidangi pembangunan itu menjelaskan, apabila jalan bagus, dampak positifnya akselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. Apalagi kini di wilayah tersebut menjadi destinasi wisata laut yang luar biasa.

Apalagi keberadaa Pantai Wane, Pantai Rontu, Pantai Sera Nae, Pantai Woro tentu akan teritengrasi menjadi satu kawasan yang potensial dengan pulau Nisa Sura dan pulau Nisa Bea yang selama ini tidak satu senpun mendapat keberpihakan anggaran dari pemerintah daerah.

“Bertahun-tahun perbaiki jalan selalu disuarakan. Jadi wajar masyarakat turun aksi hingga nginap. Karena tidak adanya keberpihakan dan pedulinya pemerintah,” ujarnya.

*Kahaba-01

Komentar

Kabar Terbaru