Kabupaten Bima, Kahaba.- Sejak awal H Arifin mengantongi surat tugas dari DPP Partai Demokrat. Setelah itu pun calon Bupati Bima mulai melaksanakan perintah partai dimaksud untuk mencari koalisi dan pasangan.
Hanya saja, ketika surat tugas itu dipegang oleh H Arifin, anggota Desk Pilkada Partai Demokrat NTB Suryadinata melihat para kader dan pengurus Partai Demokrat Kabupaten Bima tidak justru mengamankan, mengawal dan membantu kerja-kerja politik H Arifin. Padahal surat tugas tersebut dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat.
“Surat tugas itu sudah jelas, intinya kalau surat tugas keluar jelas titik terangnya, tinggal melihat hasil apakah H Arifin itu selesai dengan surat tugas dimaksud,” papar Surya – sapaan akrabnya, Selasa (14/7).
Diakuinya, dalam surat tersebut H Arifin sudah diperintahkan untuk mencari koalisi dan pasangan. Sementara batas waktunya tidak ditentukan dalam surat tugas. Karena intinya sampai selesai tugas H Arifin mendapatkan koalisi dan pasangan, pun pada saatnya nanti DPP Demokrat yang akan melakukan evaluasi.
Surya mengungkapkan, jika yang ia lihat kondisi di Bima, setelah H Arifin membawa surat tugas tidak ada mesin partai di daerah yang bisa membantu mengamankan dan mengawal surat tugas tersebut. Malah para kader dan pengurus di media sosial Facebook, paling heboh bermanufer. Kemudian menyebutkan jika Partai Demokrat harga mati ke pasangan calon lain seperti ke IDP dan IMAN.
“Mestinya sejak surat tugas itu dikeluarkan DPP, semua kader dan pengurus amankan dan kawal, tidak lagi bermanufer kiri kanan. Karena Partai Demokrat juga tidak ingin ketinggalan kereta dan gerbong pada setiap moment Pilkada,” tegasnya.
Menurut Surya, surat tugas dari DPP telah diserahkan ke H Arifin. Sebab mekanisme partai, surat tugas harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum SK diterbitkan.
“Surat tugas ini tidak sembarangan keluarnya, karena langsung dari DPP. Maka sepatutnya para kader dan pengurus yang ada di bawah patuh untuk amankan surat tugas dimaksud,” katanya.
Ia meminta, siapapun pengurus dan kader Partai Demokrat di Kabupaten Bima, jangan lagi bermanuver dan main-main. Amankan surat tugas itu hingga di tingkat ranting. Karena jika masih tidak patuh pada DPP, konsekuensinya sangat besar.
“Bisa dipecat langsung apabila tidak patuh dengan arahan dan perintah partai di tingkat DPP. Mau dia Ketua Demokrat, atau kader yang duduk di lembaga legislatif, harus menerima konsekuensi pemecatan,” tegasnya lagi.
Surya menambahkan, kepada semua kader dan pengurus partai Demokrat di Kabupaten Bima untuk tidak lagi bermanufer. Serius dan sungguh – sungguh amankan dan kawal surat tugas yang saat ini telah dikantongi oleh H Arifin.
“Intinya sudah mulai bergerak, bukan bermanufer. Amankan surat tugas itu, kawal dengan baik,” tambahnya.
*Kahaba-01
