Pelantikan Kemarin Diduga Cacat Hukum dan Administrasi, Tidak Sesuai Nomenklatur Baru

Kota Bima, Kahaba.- Pelantikan puluhan pejabat eselon III dan IV oleh Walikota Bima di aula Kantor Walikota Bima, Kamis (30/7) diduga cacat hukum dan administrasi. Pasalnya, tidak mengacu pada Perwali tentang perubahan nomenklatur sejumlah bagian di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Baca. Ini Nama-Nama Pejabat yang Dilantik Walikota Bima)

Walikota Bima HM Lutfi saat melantik sejumlah pejabat. Foto: Ist

Informasi yang dihimpun media ini, Pemerintah Kota Bima saat ini sedang melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur sesuai Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016. Dalam Perda dimaksud, ada sejumlah perubahan, termasuk perubahan bagian di Sekretariat Daerah (Setda) dan Sekretariat Dewan (Sekwan).

Sesuai Perda tersebut, maka diterbitkan Perwali untuk perubahan nomenklatur di Setda pada tanggal 1 Juli 2020, kemudian untuk Sekwan diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2020. Artinya, untuk pejabat baru yang dilantik harus mengikuti nomenklatur yang baru, sesuai dengan Perwali yang sudah ditandatangani oleh Walikota Bima.

Jika merujuk pada perubahan nomenklatur tersebut, maka pelantikan yang dihelat kemarin ada yang tidak sesuai dengan Perwali yakni bagian yang ada Sekwan. Karena sudah tidak ada lagi Bagian Humas dan Umum, diganti dengan Bagian Umum dan Keuangan. Sementara saat pelantikan, masih disebutkan jabatan Bagian Humas dan Umum.

Dengan terbitnya nomenklatur perubahan nama bagian ini, maka otomatis nomenklatur yang lama dicabut dengan sendirinya dan pelantikan harus disesuaikan dengan nomenklatur baru.

Perubahan Bagian di Sekwan berdasarkan Nomenklatur baru. Foto: Ist

Kepala BKPSDM Kota Bima M Saleh yang berusaha dikonfirmasi terkait pelantikan yang diduga cacat hukum dan cacat administrasi tersebut, belum bisa memberikan klarifikasi. Dari seluler yang terus dihubungi dari kemarin, masih saja tidak aktif.

Demikian pula dengan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, H A Malik, diupayakan untuk konfirmasi, belum memberikan jawaban.

Sekretaris BKPSDM Kota Bima Rusdhan yang dimintai klarifikasi menjawab bahwa saat pelantikan kemarin dirinya sedang dinas luar. Jadi tidak tahu menahu prosesnya.

“Termasuk penyusunan sebelum pelantikan, saya sedang dinar luar. Yang paling tepat memberikan klarifikasi mengenai itu Pak Kepala BKPSDM saja,” katanya, Sabtu pagi (1/8).

Sementara itu, Kabid Mutasi BKPSDM Kota Bima Tamsil yang diwawancara pun menjawab belum bisa memberikan keterangan.

“Saya belum tahu kalau itu, hari Senin saja, nanti kita klarifikasi bersama dengan Kepala BKPSDM,” ujarnya.

*Kahaba-01

Bagikan Berita:
Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. MENO

    SETIAP KALI MUTASI DI KOTA BIMA AKAN ADA SAJA PERSOALAN TEKINIS, MAAF PAK WALI KOTA MEMANG PEJABAT DILINGKUNGAN BAPAK ITU JELAS NDAK NGERTI REGULASI. SEMENTARA BAPK EGAN DISKUSI DENGAN BAGIN HUKUM YANG SEHARUSNYA MEMILIKI KOMPENTSI TERHADAP SEMUA NOMENKLATUR KOTA. HARUSNY BAGIN HUKUM ITU BAPAK PANGGIL AGAR BISA MEMECAHKAN MASALAH TERKAIT REGULASI. TETAP MENJADI MASALAH SETIAP KALI MUTASI KARENA MEMANG TIDAK ADA NIAT BAIK UNTUK BEKERJA PROFESIONAL MEMBANGUN KOTA BIMA. BELUM LAGI ADA YANG DITURUNKAN JABATANNYA, INI SEMUA MENGANDUNG PROBLEMATIKA DALAM PEMERINTHAN BAPAK. KAMI CINTA PADA KOTA YANG BAPAK PIMPIN, TETAPI REGULASI KOTA JANGAN DIABAIKAN. SEKARANG SEMUA STAF YANG MAU DIKONFIRMASI SAJA SUSAH, ARTINYA MEMANG ADA MASALAH. MASIH BANYAK PEJABAT YANG BAIK DI KOTA BIMA YANG MEMILIKI KOMPTENSI, BUKAN ASAL BAPAK SENANG.

  2. Mutasi

    Kabid mutasi aja orang yang bermasalah di kabupaten dan di non job, di kota masih di pakai, ya begini ini sampula kagoko, ka pindah Kabid mutasi re, dou yg bermasalah di kabupaten di pakai juga ya tidak paham itu wajar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *