oleh

Setahun Menjabat, Mantan Kadis DPMPT-SP Kota Bima Sebabkan Kerugian Negara

Kota Bima, Kahaba.- Mutasi dan rotasi sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kota Bima tahun lalu, ternyata mendapat surat teguran dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Surat teguran tersebut dilayangkan pada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT-SP) H Syafruddin. Karena dilantik melebihi batas usia pejabat eselon II atau 56 tahun.

Setahun Menjabat, Mantan Kadis DPMPT-SP Kota Bima Sebabkan Kerugian Negara
Ilustrasi

Kini, yang bersangkutan telah pada pelantikan dihelat beberapa pekan lalu, dikembalikan ke jabatan semula menjadi Sekretaris Dinas pada Kantor yang sama, sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2017 tentang batas usia pelantikan pejabat.

Karena pelanggaran prosedur pelantikan tersebut, maka selama menjabat sebagai kepala DPMPT-SP yang notabene tak sesuai Perpres Nomor 11 tahun 2017, ditemukan kerugian negara. Utamanya, pada pembayaran gaji dan tunjangan jabatan.

Selain itu pula, jika merujuk pada Perpres dimaksud, selama menjabat sebagai Kepala DPMPT-SP, segala administrasi pelayanan yang telah ditandatanganinya pun dipastikan cacat secara hukum.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bima, Muhtar Landa membenarkan jika sebelumnya telah mendapat surat teguran dari BKN, agar Kepala DPMPT-SP diturunkan jabatannya dari jabatan fungsional lantaran usianya telah melebihi 56 tahun.

Namun diakuinya, pelantikan tersebut telah sesuai dengan aturan dan  hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwali).

“Ada surat dari BKN agar yang bersangkutan diturunkan dari jabatan eselon II, karena umurnya telah melebihi 56 tahun. Pelantikan tersebut pun berdasarkan surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang jelas, pelaksaan pelantikan ini ada perbedaan pemahaman kita dengan BKN,” terang Mukhtar, beberapa waktu lalu.

Ditanya adanya soal kerugian negara? Mukhtar membantah adanya kerugian negara selama kepala dinas tersebut menjabat sejak 2019.

“Pelantikan itu sudah sesuai aturan, tapi untuk masalah adanya jumlah kerugian negara kita telah meminta pihak Inspektorat untuk melakukan audit,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Bima Muhammad Saleh mengakui, berdasarkan rekomendasi dari BKN jabatan kepala DPMPT-SP H Syafruddin untuk dikembalikan ke jabatan semula yaitu Sekretaris pada instansi yang sama.

“Surat dari BKN ini sudah kami tindaklanjuti, dan jabatannya telah dikembalikan ke posisi semula,” katanya.

Sedangkan terkait kerugian negara, dirinya tidak bisa menjelaskan secara detail karena bukan ranahnya untuk menjawab.

“Hal ini bisa ditanyakan kepada Inspektorat saja,” sarannya.

*Kahaba-04

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Menyimak dari beberapa kali mutasi selalu menyisakan masalah. Sampai pada pelantikan kepala Dimas DPMT-Ds menyisakan persoalan, selama ini setiap kali mutasi pernyataan wali kota bima sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yg berlaku dan sesuai dengan kebutuhan. Tapi faktanya kontraproduktif justru selalu terjadi pelanggaran adminstrasi. Belum lagi pernyataan para pejabat tidak ada yg merujuk pd regulasi mutasi. Seperti kasuss kadis DPMT-DS kata sesuai dg peraturan wali kota ingat persturan wali kota itu hrs jelas tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi pak Sekda. Wali kota hanya menjalankan kewenangan Atribusi. Sebaiknya agar tdk terjadi polemik terus sebelum memberijan oernyataan ada baik x buka dulu regulasi x. Kalau memang ada kesalahan bisa diperbaiki tp jangan mencari alasan pembenar ini kan pasti ada maal adiminstrasi. Perbaikai selesai

Kabar Terbaru