oleh

Dewan Desak Polisi Proses Kerugian Negara Akibat Jabatan Mantan Kadis PMPT-SP Kota Bima

Kota Bima, Kahaba.- Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bima H Syarifuddin sebelumnya dilantik oleh Walikota Bima, Januari 2019. Seiring berjalan, rupanya pelantikan dimaksud mendapat teguran dari BKN, karena dilantik melebihi batas usia pejabat eselon II atau 56 tahun.  (Baca. Kadis PM-PTSP Dilantik, Walikota Bima: Tahun 2019 Penataan Birokrasi Harus Diperkuat)

Dewan Desak Polisi Proses Kerugian Negara Akibat Jabatan Mantan Kadis PMPT-SP Kota Bima
Anggota DPRD Kota Bima M Irfan. Foto: Bin

Karena tidak sesuai regulasi, H Syafruddin pun diturunkan jabatannya menjadi sekretaris pada dinas, sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2017 tentang batas usia pelantikan pejabat. Hanya saja,  masalah kemudian muncul karena selama menjabat sebagai Kepala DPMPT-SP ditemukan kerugian negara. Utamanya, pada pembayaran gaji dan tunjangan jabatan. (Baca. Setahun Menjabat, Mantan Kadis DPMPT-SP Kota Bima Sebabkan Kerugian Negara)

Menyoal itu, Anggota DPRD Kota Bima Muhammad Irfan meminta kepada aparat penegak hukum untuk masuk dan memanggil pihak – pihak terkait untuk dimintai keterangan. Pasalnya, akibat kelalaian dan melabrak aturan, sebabkan kerugian negara.

“Karena ini sudah melanggar dan adanya kerugian negara yang disebabkan dengan jabatan H Syafruddin ini, maka aparat penegak hukum harus masuk. Kami tidak ingin mendorong, tapi mendesak aparat menyikapi serius,” tegasnya, Rabu (19/8).

Menurut Irfan, setahun lalu karena dirinya telah melihat ada yang janggal dengan ditunjuknya H Syafruddin menjadi Kepala DPMPT-SP, pernah mengingatkan BKPSDM. Karena yang ia ketahui, pelantikan H Syafruddin salah, karena telah mewati umur. Namun dijawab oleh pihak BKPSDM sudah melalui mekanisme dan proses.

“Nah, kan terbukti salah dan H Syafruddin diturunkan jabatannya menjadi sekretaris. Lantas pembayaran gaji dan tunjangan selama menjadi Kepala DPMPT-SP tentu sebabkan kerugian negara,” katanya.

Dengan diturunkannya posisi H Syafruddin tersebut sambung Irfan, ada kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukan oleh Bapperjakat. Tidak cermat dan terliti melihat regulasi, kemudian sebabkan muncul persoalan baru.

“Saya melihat dari masalah ini, jangan jadikan H Syafrudin sebagai korban, lalu Bapperjakat seolah tidak merasa bahwa ini kesalahan fatal. Mestinya Bapperjakat harus bertanggungjawab,” tuturnya.

Duta PKB itu menambahkan, karena mengabaikan regulasi yang ada demi kepentingan, kemudian negara dirugikan akibat ini. Maka aparat penegak hukum harus masuk dan memproses pihak – pihak terkait.

“Iya, kami mendesak aparat penegak hukum untuk masuk. Itu saja,” pungkasnya.

*Kahaba-01

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Barang kali Bung Irfan perlu membuka lagi aturan yang mengatur terkait dg kerugian negara agar tidak menjadi analogi hkm yang keliru. Steitmen hsrus berdasarkan hukum. Misalnya bagaimana pendapat BPK terkait kerugian negara pada PMT-SP Kota Bima, kalau hanya menyatakan pengembalian yaa kembalikan saja. Pertanyaan berikutnya bagana jika sekiranya kerugian negara tdk dikembalikan atas perintah BPK itu. Semua ini harus dikaji dengan konprehensip. Jadi tidak serta merta harus ditangani oleh penyisldik. Bagaiman peran pengawan internal terhadap temuan BPK tersebut apakah sudah ditindak lanjuti atau tidak. Penegak hukum juga tidak mungkin serta merta menidaknlanjuti atas kerugian negara semua x bergantung dari hasil pemeriksaan BPK

Kabar Terbaru