Reses di Jatiwangi, Warga Minta Lahan Pekuburan dan Pengaman Jalan di Puncak Jatiwangi

Kota Bima, Kahaba.- Sebelum mengakhiri reses di Kelurahan Melayu, wakil rakyat Dapil III Kecamatan Asakota terlebih dahulu menyerap aspirasi warga di Kelurahan Jatiwangi, Rabu (9/9). Hadir dalam agenda tersebut Lurah Jatiwangi Jumadin, Anggota DPRD Kota Bima Hj Gina, Hj Rini Anggriani, Syamsuddin dan Syukri Dahlan.

Suasana reses anggota DPRD Kota Bima Dapil Asakota di Jatiwangi. Foto: Eric

Mengawali reses ketua RW 02 Sukran menyampaikan, seperti diketahui kelurahan setempat memiliki lokasi wisata yang mengagumkan yaitu puncak Gunung Jatiwangi. Namun disisi lain menyimpan nuansa horor, karena banyak menelan korban jiwa dan luka selama akses jalan itu dibuka.

Sampai saat ini, tercatat 11 warga meninggal dan 20 lebih warga mengalami luka berat dan  akibat kecelakaan ketika hendak pulang kembali ke rumah. Dari peristiwa tersebut, ia meminta wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi warga agar dibuatkan pembatas dan pengalaman jalan.

“Di lokasi tikungan maut itu agar bisa diupayakan juga penimbunan dan bisa ditinggikan agar dapat mengurangi resiko kecelakaan para pengendara,” inginnya.

Sementara itu tokoh masyarakat Bunyamin menginginkan agar anggota dewan Dapil Asakota bisa memperjuangkan pembebasan tanah untuk dijadikan lahan pekuburan. Karena khusus masyarakat yang berada di RT 12, 13, dan 14, apabila menguburkan warga harus berjalan sekitar 2 kilometer lebih untuk sampai di tempat pekuburan umum.

“Karena di sekitar lingkungan masih terdapat lahan kosong, dimohon agar diperjuangkan untuk pembebasan lahan. Sehingga warga tidak perlu jauh mengantarkan jenazah keluarga,” katanya.

Menjawab aspirasi yang sangat urgensi tersebut, Syukri Dahlan bersama anggota dewan lainnya akan mengupayakan untuk memprogramkan pembangunan pembatas jalan dan juga penimbunan di lokasi tikungan Puncak Jatiwangi.

“Inshaa Allah akan kami perjuangkan melalui program APBD 2021, sehingga masyarakat yang beraktifitas dari gunung setempat bisa lebih aman,” janjinya.

Sementara untuk permintaan lahan pekuburan, anggota dewan lain Syamsuddin menyatakan saat ini penanganan pembebasan lahan telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Maka dari itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dan mencari solusi agar aspirasi tersebut bisa ditemukan jalan keluar.

“Ini sangat urgensi, segera akan kami agendakan untuk dibahas bersama anggota komisi terkait, serta Pemerintah Kota Bima melalui dinas terkait,” tambahnya.

*Kahaba-04

Bagikan Berita:
Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *