oleh

Terkait Tanah Lelang, Warga Sape dan Lambu Demo Pemkab

Kabupaten Bima, Kahaba.- Untuk memperjuangkan hak atas pengelolaan puluhan hektar lahan eks jaminan yang telah dilelang Pemkab Bima, ratusan warga Kecamatan Sape dan Lambu Rabu (9/01/2013) mendatangi kantor Bupati Bima.

demo tanah lelang sape
Ratusan warga Sape dan Lambu saat berunjuk rasa di kantor Pemkab Bima. Foto: Kahaba

Mereka yang mengaku sebagai ahli waris pemilik sah atas tanah yang tengah disengketakan itu mengklaim kepemilikan tanah yang secara hukum telah dimiliki pemenang lelang. Warga menuding Pemkab Bima telah merampas tanah yang dimiliki warga itu dengan dalih akan ditukar guling dengan tanah pemerintah lainnya demi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada tahun 70-an.



Ratusan warga pengunjuk rasa itu berkonsentrasi di depan gerbang pintu masuk kantor Bupati Bima dan menuntut pemerintah mengesahkan hak atas tanah itu, termasuk hak untuk memiliki dan mengelolanya.

Baca:   Gagasan Perubahan Syafru-Ady Didambakan Publik Sape

Beberapa wakil warga berikut Penasehat Hukum (PH) warga yang diketuai Sukirman Azis SH MH dari LBH Amanah rasa kemudian diterima langsung oleh Sekda, Drs H Masykur HMS. Guna membahas tuntutan warga tersebut, Sekda memimpin pertemuan tertutup di salah satu Aula kantor Bupati.

Pertemuan antara wakil warga bersama LBH dengan pemerintah, tidak menemui solusi yang diharapkan, baik atas keinginan warga pun yang diinginkan pemerintah. Tak ayal tensi dalam aksi unjukrasa pasca pertemuan itu pun semakin meninggi.

Baca:   Dua Pelaku Curanmor Asal Lambu Diringkus

Meski tidak terjadi tindakan anarkis, aksi ratusan warga yang diajaga ketat aparat Kepolisian, TNI dan Sat Pol-PP itu berkahir damai. Warga dari berbagai desa di Kecamatan Sape dan Lambu itu menyatakan telah merampas paksa dan akan terus menduduki lahan tersebut.[A*/BQ]


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

1 komentar

  1. Mestinya Pemerintah Kab. ßišª arif dalam menyikapi persoalan ini dgn menyerahkan kpd siapa yg berhak agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dan berakibat timbulnya rasA antipati rakyat pd pemerintah serta menjaga td terjadinya instabilitas daerah.