Kota Bima, Kahaba.- Rencana pembangunan sayap kantor Walikota Bima dengan anggaran yang akan digelontorkan sebesar Rp Rp 26 miliar, dinilai Anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin proyek ambisius dan tidak prioritas untuk dilakukan dalam waktu dekat. (Baca. Bangun Sayap Kantor Walikota Bima, Pemkot Siapkan Anggaran Rp 26 Miliar)
Alasan Duta PKS itu, karena kebutuhan masyarakat bukan bangunan sayap tersebut. Jika cuma sekedar untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, apa iya masyarakat hari ini kesulitan mendapatkan pelayanan karena kantor OPD berjauhan.
“Kota Bima kota 5 menit. Dimana masyarakat bisa sampai 10 kali sehari mengunjungi OPD apa bila ada keperluan, lantas urgensinya dimana?,” tanya Amir, Selasa (10/11).
Ia juga merasa yakin, dana transfer pusat untuk APBD Kota Bima pada 2021 akan dipangkas pusat dan itu akan berlaku seluruh Indonesia. Bahkan ratusan miliar untuk APBD Provinsi NTB kabarnya akan terpangkas.
Saat ini pun pihaknya di lembaga dewan sedang melakukan pembahasan revisi RPJMD. Di dalamnya juga merevisi target pertumbuhan dan pencapaian lainnya dan memang tidak akan tercapai.
“Logikanya berarti kita harus berfikir bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, taraf pendapat masyarakat, penanganan Covid19 yg tdk jelas dan lain-lain, bukan gedung baru,” paparnya.
Kekuatan Kota Bima tambah Amir, hanya bertumpu pada APBD. Kalau pengelolaan APBD Kota Bima tidak dipahami mana yang prioritas dan mana yang tidak, maka harapan masyarakat pada perbaikan taraf hidupnya akan semakin pupus.
“Saya bukan dalam rangka tidak setuju, tetapi untuk saat sekarang program ini bukan waktu yang tepat untuk dikerjakan,” tegasnya.
*Kahaba-01
